Intisari Berita:
- Sebanyak lima tokoh asal Jawa Timur resmi dilantik masuk dalam jajaran 155 Dewan Hakim MTQ Nasional XXXI di Kota Semarang.
- Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik langsung dewan hakim dan dewan pengawas serta menegaskan dewan hakim adalah ruh MTQ.
- Menag canangkan sertifikasi dewan hakim demi standardisasi dan orisinalitas penilaian berintegritas tinggi.
Semarang, Jatimmandiri.id — Lima dewan hakim nasional asal Jawa Timur resmi mengemban amanah sebagai bagian dari 155 Dewan Hakim yang bertugas mengawal jalannya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Prosesi pelantikan jajaran pengadil keagamaan ini digelar secara khidmat pada Sabtu (12/9/2026).
Kelima tokoh keagamaan asal Jawa Timur yang dipercaya masuk dalam barisan dewan hakim nasional tersebut adalah:
- KH Ahmad Dzul Ilmi
- Drs. H. Muhammad Nurul Huda, NHI
- Ahmad Sufiaji, M.Si. (Gus Akhid)
- H. Misbahul Munir
- Drs. H. Abdul Aziz R.M., M.H.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, bersama jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Hakim MTQ Nasional XXXI. Agenda ini menjadi pilar krusial untuk memastikan seluruh tahapan musabaqah berlangsung objektif, profesional, adil, transparan, serta berintegritas tinggi.
Menag: Dewan Hakim Adalah Ruh Penyelenggaraan MTQ
Dalam arahannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Dewan Pengawas tidak sekadar memantau pelaksanaan teknis, melainkan aktif mencatat setiap celah kekurangan sebagai bahan evaluasi komprehensif bagi perhelatan di masa depan.
“Dewan Pengawas mohon untuk menilai dan menghimpun kelemahan-kelemahan untuk perbaikan mendatang. Kita harus menjunjung tinggi orisinalitas penilaian. Sejarah harus mencatat dewan hakim di MTQN XXXI ini sebagai percontohan. Dewan hakim adalah ruh MTQ,” tegas Nasaruddin.
Menag menambahkan, kualitas penilaian merupakan fondasi mutlak dalam merawat martabat serta kredibilitas perhelatan MTQ Nasional. Oleh sebab itu, kejujuran dan standar objektivitas tanpa kompromi harus menjadi pegangan utama para dewan hakim saat menilai kemampuan para qari, qariah, hafiz, dan hafizah terbaik Tanah Air.
Selain integritas etis, Menag juga mengusulkan langkah konkret berupa standardisasi profesi perhakiman keagamaan secara nasional menuju kancah global.
“Ke depan dewan hakim harus memiliki sertifikasi. Sebelum mengundang internasional kita dulu melakukan standardisasi atas beberapa kriteria yang ditentukan,” pungkasnya.
Komposisi Pengawas, Hakim, dan Kontribusi Strategis Jawa Timur
Untuk mengawal seluruh cabang perlombaan di Kota Semarang, Kementerian Agama menugaskan formasi lengkap yang terdiri dari tujuh orang Dewan Pengawas dan 155 Dewan Hakim. Kehadiran lima perwakilan asal Jawa Timur membuktikan kontribusi provinsi ini tidak sebatas mengirim kafilah peserta, tetapi juga menyumbang sumber daya manusia berkualifikasi tinggi dalam sistem perhakiman nasional.
Para dewan hakim bertugas sesuai bidang serta cabang musabaqah yang diampu, dengan kewajiban berpedoman teguh pada regulasi baku perlombaan demi mewujudkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan keilmuan.
Agenda pelantikan tersebut turut disaksikan sejumlah tokoh dan pejabat penting, di antaranya:
- Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin
- Dirjen Bimas Islam sekaligus Ketua Umum LPTQ Nasional Abu Rokhmad
- Sekretaris Ditjen Bimas Islam Lubenah
- Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M. Hanafi
MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang bukan sekadar arena unjuk kepiawaian membaca dan memahami kitab suci, melainkan panggung silaturahmi yang merawat persaudaraan lintas daerah. Dengan dewan hakim yang kompeten dan tersumpah, kompetisi ini ditargetkan berlangsung adil dan menghasilkan juara sejati yang membanggakan bangsa.
