BeritaBerita DaerahDaerahJatim

BPK: 95,97 Persen CSR ADS Tidak untuk UMKM

Penulis: SudarnantoEditor: ibn
×

BPK: 95,97 Persen CSR ADS Tidak untuk UMKM

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Bojonegoro, Jatim Mandiri

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim menemukan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Dari total realisasi Rp11,65 miliar sepanjang 2024 hingga Semester I 2025, sebanyak 95,97 persen digunakan untuk kegiatan di luar pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Nomor 3/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PBD.02/01/2026 tertanggal 7 Januari 2026.

Dalam laporan itu, BPK menyatakan pengelolaan operasional PT ADS secara material telah sesuai ketentuan, kecuali sejumlah permasalahan yang diuraikan dalam hasil pemeriksaan.

BPK mencatat, total realisasi CSR mencapai Rp11.659.146.392. Namun, anggaran untuk pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi hanya Rp470.248.300 atau 4,03 persen. Sementara Rp11.188.898.092 atau 95,97 persen dialokasikan untuk program nonpembinaan UMKM dan koperasi.

BPK menilai realisasi tersebut belum sesuai dengan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2015. Regulasi daerah juga dinilai belum mengatur prioritas pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pemeriksaan turut menemukan kegiatan promosi dan publikasi berupa penghargaan berbayar, festival, serta sinergi bersama media. Kegiatan tersebut dinilai tidak termasuk bentuk CSR sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah.

Persoalan lain menyangkut perencanaan. Sebanyak 84,47 persen usulan kegiatan CSR berasal dari Pemkab Bojonegoro melalui Bappeda. BPK menemukan sejumlah program memiliki kesamaan sasaran, lokasi, dan tahun pelaksanaan dengan kegiatan yang dibiayai APBD sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih pendanaan.

Selain itu, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024 dan 2025 belum mencantumkan rincian kegiatan CSR. Pelaksanaan sejumlah kegiatan juga melewati tahun anggaran cadangan CSR sehingga anggaran yang belum terealisasi dialihkan ke tahun berikutnya.

Baca Juga  Bojonegoro Gandeng Enam ISP Lokal Siapkan Wi-Fi Gratis dan CCTV

PT ADS merupakan BUMD milik Pemkab Bojonegoro yang mengelola participating interest sebesar 4,4847 persen di Wilayah Kerja Blok Cepu. Perusahaan tersebut bersama tiga BUMD lainnya tergabung dalam Badan Kerja Sama pengelola participating interest 10 persen Blok Cepu.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bojonegoro membentuk Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta mengatur mekanisme koordinasi dan pelaporan. BPK juga meminta kewenangan penentuan rencana CSR diberikan kepada direktur PT ADS.

Direksi perusahaan direkomendasikan menyusun pemetaan kebutuhan CSR untuk lima tahun ke depan dan tidak menganggarkan program yang bersifat sharing atau alternatif pendanaan kegiatan pemerintah daerah.

Direktur Utama PT ADS, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan siap menindaklanjuti rekomendasi.

Berita ini disusun berdasarkan dokumen LHP BPK. Redaksi masih mengupayakan konfirmasi tambahan kepada PT ADS dan Pemkab Bojonegoro.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *