Sidoarjo, Jatimmandiri.id – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat koordinasi (rakor) strategis bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (BPN) guna meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Kepala BPPD Sidoarjo, Yudi Ariyanto, bersama Kepala BPN Sidoarjo Nursuliantoro.
Fokus utama dari agenda ini adalah menyinkronkan data peta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan peta bidang tanah, sekaligus memperkuat validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dalam rakor tersebut, Yudi menekankan bahwa integrasi data yang akurat antara BPPD dan BPN sangat krusial untuk meminimalkan potensi kebocoran pajak daerah.
Sinkronisasi ini memungkinkan pemerintah daerah mencocokkan data kepemilikan dan luas lahan secara langsung.
“Melalui langkah ini, proses verifikasi dalam transaksi properti pertanahan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel,” kata Yudi, Jumat (28/8/2026).
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPN Sidoarjo, Nursuliantoro, menyambut baik kolaborasi ini demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan modern.
Pihak BPN berkomitmen penuh untuk mendukung integrasi sistem pertanahan dengan basis data perpajakan daerah, sehingga masyarakat Sidoarjo bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah sekaligus kemudahan saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
“Melalui sinergi erat ini, diharapkan proses validasi BPHTB di Kabupaten Sidoarjo menjadi jauh lebih cepat, tepat, dan bebas hambatan teknis,” tuturnya.
“Peningkatan akurasi data peta bidang tanah dan objek pajak ini ditargetkan mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan melalui penerimaan sektor pajak yang jauh lebih optimal,” sambung Nursuliantoro.
