BeritaBerita DaerahDaerahDalam NegeriJatim

128 Kendaraan Pemkot Malang Nunggak Pajak

×

128 Kendaraan Pemkot Malang Nunggak Pajak

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Malang, Jatim Mandiri

Sebanyak 128 kendaraan dinas Pemkot Malang tercatat belum memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan pemeriksaan BPK tahun 2025. Atas hal itu, MCW meminta Pemkot Malang menuntaskan kewajiban dan mengevaluasi pengelolaan aset.

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Mu’izzul M Mubarok menilai temuan itu menunjukkan perlunya pembenahan pengawasan dan administrasi aset daerah. “Bagaimana selama ini pemerintah biasanya menggaungkan taat bayar pajak kepada masyarakat, tetapi justru tidak taat membayar pajak. Padahal pemerintah merupakan pendidik yang sangat berpengaruh kepada masyarakat. Baik buruknya pemerintah menjadi teladan bagi masyarakat,” ujarnya seperti dikutip Malang Posco Media, Rabu (18/11).

Data MCW mencatat 128 kendaraan itu tersebar di sembilan OPD. Terdiri atas 96 kendaraan roda dua dan tiga, serta 32 kendaraan roda empat ke atas. Rinciannya, Dinas Kesehatan 46 unit, Diskopindag 29, Kecamatan Klojen 15, Kedungkandang 15, Dispangtan delapan, Lowokwaru enam, DLH enam, BPBD dua, dan Blimbing satu unit.

“Ini menunjukkan adanya kelemahan Pemkot Malang dalam pengawasan dan administrasi aset daerah. Seharusnya setiap OPD menganggarkan kewajiban tersebut secara tertib,” ungkao Mu’izzul.

MCW mendesak wali kota menuntaskan pembayaran, membuka progresnya. Di sisi lain, MCW juga meminta BKAD mengevaluasi inventarisasi aset sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang diubah melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. MCW juga meminta keterbukaan nominal tunggakan dan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Eko Sri Yuliadi menyebut hanya 17 kendaraan yang dimaksud di instansinya. “Bukan belum bayar pajak, tetapi memang belum teranggarkan di tahun 2026 ini. Bukan penggelapan,” katanya. Kendaraan keluaran 2015–2016 tersebut sudah tidak beroperasi akibat kerusakan mesin. Pembayaran pajak direncanakan Februari 2027, sementara kendaraan berusia lebih dari 10 tahun akan diusulkan untuk dilelang. (*/ibn)

Baca Juga  Bahlil Lahadalia : Pembatasan Pertalite Masih Dikaji
Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Menelusuri Jejak Peradaban Kuno Kemajuan teknologi masyarakat prasejarah tidak hanya terlihat dari senjata dan benda logam, tetapi juga dari kemampuan…

Berita

Jakarta, Jatim Mandiri Bareskrim Polri mendalami dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan memfokuskan penyidikan pada…