Ringkasan Berita: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan investasi pabrik kemasan kaleng modern senilai Rp200 miliar milik PT Sunrise Masami Internasional di Muncar, Banyuwangi. Industri substitusi impor berkapasitas 600 juta kaleng per tahun ini diproyeksikan memangkas ketergantungan impor nasional dan menyerap tenaga kerja lokal.
Surabaya, Jatimmandiri.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memacu penguatan struktur ekonomi daerah melalui akselerasi industri substitusi impor.
Strategi ini dinilai krusial untuk mengamankan pasokan rantai pasok domestik sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi komoditas lokal agar tidak kalah saing di pasar global.
Langkah konkret tersebut ditunjukkan dalam kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat meninjau langsung operasional pabrik kemasan kaleng modern di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa investasi di sektor manufaktur hulu seperti ini merupakan motor penggerak vital bagi perekonomian regional.
“Setiap proyek yang berinvestasi di sektor industri substitusi impor tidak hanya memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong hilirisasi sumber daya alam,” ujar Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Kapasitas Eksplosif 600 Juta Kaleng per Tahun Garapan PT Sunrise Masami Internasional
Pabrik kemasan kaleng yang menelan nilai investasi sekitar Rp200 miliar ini dikelola oleh PT Sunrise Masami Internasional.
Kehadiran infrastruktur manufaktur modern ini diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan kaleng pengemas berskala masif untuk sektor industri makanan dan minuman di dalam negeri, serta membidik ceruk pasar ekspor internasional.
Perwakilan PT Sunrise Masami Internasional, Sherly Indrawati Aminoto, memaparkan bahwa fasilitas produksi di Muncar ini dirancang dengan efisiensi tinggi guna memproduksi bodi sekaligus tutup kaleng secara mandiri di dalam negeri berkat kemitraan strategis dengan teknologi Tiongkok.
“Kapasitas produksi pabrik ini mencapai 50 juta kaleng per bulan atau setara 600 juta piece per tahun. Produksi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan industri pengolahan makanan, termasuk ekspor,” jelas Sherly Indrawati Aminoto.
Sebelum pabrik ini resmi beroperasi, pangsa pasar dan kebutuhan kemasan kaleng untuk industri pengolahan pangan nasional masih didominasi oleh produk impor.
Melalui lokalisasi produksi ini, biaya logistik manufaktur dapat dipangkas secara signifikan.
Dampak Langsung bagi Sentra Perikanan Muncar dan Penurunan Kemiskinan
Kehadiran korporasi manufaktur ini mendapat respons positif dari pemerintah daerah setempat. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik ekspansi investasi ini karena dinilai linier dengan karakteristik geografis Kecamatan Muncar yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra industri pengolahan hasil laut terbesar di Indonesia.
Bupati Ipuk optimistis dampak turunan (multiplier effect) dari pabrik ini akan menyentuh indikator makro ekonomi masyarakat arus bawah.
“Kehadiran pabrik kemasan kaleng akan berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, investasi di sektor pengolahan hasil laut sesuai dengan potensi Banyuwangi sebagai sentra perikanan,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani.
Kunci Kemandirian Sektor Makanan dan Minuman Jawa Timur
Gubernur Khofifah kembali menggarisbawahi bahwa kunci dari kemandirian ekonomi adalah seberapa besar bahan baku yang mampu diolah secara mandiri di dalam negeri sebelum dilempar ke pasar.
Dengan adanya kepastian pasokan wadah kemasan berkualitas tinggi di tingkat lokal, para produsen makanan dan minuman (mamin) di Jawa Timur tidak perlu lagi mencemaskan hambatan impor kemasan.
“Semakin banyak bahan baku yang diolah di dalam negeri, maka semakin besar pula nilai tambah yang dihasilkan. Pabrik ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana investasi bisa memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing di pasar global,” tutur Khofifah.
Meskipun peta transformasi industri nasional masih dihadapkan pada tantangan klasik seperti keterbatasan adopsi teknologi tinggi dan akses permodalan, kolaborasi aktif antara Pemprov Jatim, Pemerintah Kabupaten, dan konsorsium swasta menjadi bukti bahwa kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dapat diwujudkan secara bertahap.
