Jakarta, Jatimmandiri.id – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia membentuk task force lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero).
Hal ini diinisiasi guna mengoptimalkan pemanfaatan penerbangan haji dan memperkuat ekosistem ekonomi haji dan pariwisata Indonesia.
Langkah ini juga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sekaligus persiapan penyelenggaraan haji tahun 2027.
Pembentukan task force tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Glenny H Kairupan di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
“Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenpar, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Wamenhaj Dahnil.
Menurut Anzar, optimalisasi penerbangan haji merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih produktif, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia dan memperkuat industri penerbangan nasional.
Sedangkan pemerintah Indonesia telah memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang memungkinkan penerbangan Indonesia mengangkut penumpang pada rute kembali dari Arab Saudi ke Indonesia.
Salah satu fokus yang dibahas adalah optimalisasi empty flight, yaitu penerbangan yang kembali ke Indonesia tanpa penumpang setelah mengantarkan jemaah haji ke Arab Saudi.
“Ke depan, kapasitas penerbangan tersebut akan dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia,” ujar Anzar menambahkan.
Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih kuat dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi bangsa.
Tercatat setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar.
Hal itu menjadi alasan presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa (cash outflow), tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa (cash inflow) yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Karena itu, lanjut Dahnil, diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar momentum penyelenggaraan haji dan umrah dapat menjadi instrumen penguatan sektor pariwisata, ekonomi, logistik.
“Juga mengoptimalkan industri penerbangan nasional,” beber Anzar.
Sedangkan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan kesiapan Kemenpar memperkuat promosi destinasi wisata Indonesia di pasar Arab Saudi dan Timur Tengah.
Langkah itu dilakukan melalui kampanye digital, business matching, serta berbagai program pemasaran terpadu.
“Potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar. Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia,” ujar Ni Luh.
Selain mendukung pengembangan sektor pariwisata, menurut Ni Luh, program pemanfaatan penerbangan haji juga diharapkan memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang melayani penerbangan haji dan umrah.
