899 Ha Area Bromo Terbakar
Surabaya, Jatim Mandiri
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) selama delapan hari menjadi perhatian serius Pemprov Jatim. Guna mempercepat proses pemadaman api yang meluas akibat hempasan angin kencang, Pemprov Jatim resmi menambah satu armada helikopter water bombing.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur, Evy Afianasari, menegaskan bahwa insiden kebakaran di kawasan Bromo menjadi catatan evaluasi mendasar, khususnya mengenai respons penanganan pada tahap awal bencana.
“Yang jelas kalau Bromo harusnya perlu kita waspadai dan kita tingkatkan adalah penanganan awal. Jadi ini sudah merupakan catatan, bahwa jika penanganan awal tidak terlambat mungkin tidak meluas,” tegas Evy di Surabaya, Selasa (11/8).
Evy menjelaskan bahwa kondisi angin kencang di kawasan Bromo memicu percepatan sebaran api dan menyulitkan petugas di lapangan. Saat ini, Pemprov Jatim bersama pihak pengelola kawasan masih menghitung dampak materiil kerugian yang menimpa industri pariwisata setempat.
“Memang pastinya ada kerugian dari industri pariwisata. Untuk perhitungannya berapa, kami masih dalam tahap perhitungan karena pihak TNBTS pun masih belum mau klarifikasi atau konfirmasi terkait hal itu,” ujarnnya.
Guna mengantisipasi risiko keselamatan para pengunjung, Pemprov Jatim mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk menghindari kawasan Gunung Bromo. Seluruh pintu masuk dan akses destinasi pariwisata di area konservasi tersebut saat ini resmi ditutup total hingga situasi dipastikan aman.
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Disbudpar Jatim tengah merancang regulasi mitigasi bencana yang lebih ketat bagi destinasi pariwisata berbasis alam yang rawan terbakar. Salah satu poin utamanya adalah pengetatan larangan membawa bahan pemicu api, termasuk rokok konvensional maupun rokok elektronik (vape).
“Ke depan kami akan memberlakukan hal-hal seperti itu, khususnya di wisata-wisata alam yang kecenderungan bisa menyebabkan kebakaran seperti ini,” pungkas Evy.
Di sisi lain, Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, membeberkan bahwa penambahan armada pemadaman udara terus digenjot usai evaluasi pantauan udara mengindikasikan masih adanya potensi kepulan asap dan titik api.
“Yang tadinya dari BNPB ada dua pesawat, satu Super Puma dan satu helikopter Airbus, kemudian Pemerintah Provinsi menambahkan dengan menyewa satu helikopter Airbus,” jelas Adhy saat ditemui di Gedung DPRD Jatim.
Untuk meningkatkan efisiensi waktu, helikopter Airbus yang sebelumnya bermarkas di Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh Malang, kini dipindahkan posisinya langsung ke kawasan Ranu Pani. Langkah penempatan ini bertujuan memangkas durasi pengisian bahan bakar serta mengoptimalkan frekuensi pembasahan dari udara.
“Sehingga ini akan mempercepat dan meningkatkan frekuensi water bombing itu. Yang tadinya harus ke Abdulrachman Saleh, ketika ada cuaca kurang bagus tidak bisa terbang, sekarang tidak ada kendala itu,” papar Adhy.
Operasi pemadaman jalur udara dikombinasikan secara paralel dengan pengerahan armada pemadam kebakaran jalur darat dari berbagai daerah sekitar. Termasuk gabungan personel dari Kota Surabaya, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. “Untuk water bombing, walaupun tidak ada api pun, kita lakukan pembasahan supaya tidak terjadi lagi pemicu kebakaran,” tegas Sekdaprov Jatim tersebut.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk mempercepat penanganan kebakaran tersebut. “Pemerintah pusat mendukung penuh, apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi, maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional, kita dukung penuh,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dikutip Antara, Selasa.
Terkait operasi modifikasi cuaca (OMC), Prasetyo mengatakan pemerintah telah menyiapkan opsi tersebut untuk membantu penanganan kebakaran. Namun, menurut dia, pelaksanaan OMC bergantung pada kondisi atmosfer yang memungkinkan pembentukan hujan. “Desainnya semua kita persiapkan, tetapi secara teknis, penjelasan dari Kepala BMKG, tidak selalu bisa didapati kondisi yang memungkinkan untuk operasi modifikasi cuaca itu menghasilkan hujan,” katanya.
Berdasarkan data terbaru dari tim penanganan pada Selasa, luas area penanganan karhutla di kawasan TNBTS mencapai sekitar 899,35 hektare, sementara operasi pemadaman darat dan udara masih berlangsung.(har/ibn)
