Ringkasan Berita: Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengapresiasi progres Sensus Ekonomi 2026 di Jatim yang telah mendata hampir seperempat keluarga sasaran. Guna menyukseskan sensus di wilayah ekonomi terbesar kedua nasional ini, Pemprov Jatim dan BPS mengerahkan 41.538 petugas serta menjamin kerahasiaan data yang bebas dari kepentingan perpajakan.
Surabaya, Jatimmandiri.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan langkah strategis dalam penguatan basis data pembangunan daerah melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa output data struktural yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi kompas utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang presisi dan tepat sasaran.
Rangkaian kuesioner yang diajukan oleh petugas di lapangan dirancang secara saintifik untuk memotret kondisi riil makro-mikro ekonomi masyarakat, meliputi kepemilikan aset hingga struktur pendapatan operasional.
Urgensi Akurasi Data dan Capaian Lapangan di Jawa Timur
Emil Dardak memaparkan bahwa ketersediaan data yang valid dan akurat merupakan instrumen krusial dalam memitigasi berbagai hambatan sosial ekonomi di masyarakat. Tanpa adanya basis data yang lengkap, formulasi program kerja pemerintah berisiko mengalami miskalkulasi.
Hingga periode berjalan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Jawa Timur menorehkan rapor progresif di mana hampir seperempat dari total keluarga sasaran telah berhasil didata secara akurat.
“Data yang akurat sangat krusial dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kami berharap seluruh warga Jawa Timur dapat berpartisipasi aktif, karena ini bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan,” ujar Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.
Pemprov Jatim juga menggarisbawahi bahwa sensus ini mengedepankan pendekatan persuasif dan partisipasi sukarela. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan tidak ada sanksi hukum bagi warga yang menolak didata, meskipun peran aktif masyarakat sangat dinantikan demi mewujudkan basis data yang representatif.
BPS Jatim Amankan Data dengan Standar ISO dan Bantah Isu Pajak
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Herum Fajarwati, menjelaskan bahwa Jawa Timur memegang peranan sebagai barometer (benchmark) keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat nasional. Posisi strategis ini tidak lepas dari status Jawa Timur sebagai penopang perekonomian terbesar kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Jakarta.
Guna menyisir seluruh potensi ekonomi di wilayah yang luas ini, BPS menerjunkan armada penuh sebanyak 41.538 petugas pendataan. Fokus utama korps baret biru ini adalah memetakan struktur, daya saing komoditas, serta peta jaringan ekonomi di tiap kabupaten/kota.
Menjawab kekhawatiran publik mengenai isu kebocoran data pribadi dan kaitannya dengan beban fiskal, pihak BPS dan Pemprov Jatim memberikan jaminan perlindungan yang ketat:
-
Sistem Keamanan Berstandar ISO: BPS telah mengadopsi sistem manajemen keamanan informasi berstandar internasional (ISO) serta jaminan kerahasiaan yang dilindungi undang-undang.
-
Akses Data Makro: Pemprov Jatim hanya mengonsumsi dan mengakses data dalam bentuk agregat (kelompok), bukan data personal perorangan.
-
Bebas Instrumen Pajak: Sensus Ekonomi 2026 sama sekali tidak memuat kolom pertanyaan terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Petugas pajak memiliki kanal regulasi terpisah dan mandiri untuk menghimpun data wajib pajak.
Target Akhir: Penyusunan Kebijakan yang Efektif
Melalui sinergi solid antara petugas BPS dan keterbukaan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 ditargetkan mampu memangkas ketimpangan sosial serta menyempurnakan program jaring pengaman ekonomi. Basis data yang kokoh ini akan membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam melahirkan regulasi ekonomi baru yang lebih berdampak positif dan kompetitif di pasar global.***
