Sidoarjo, Jatimmandiri — Pengembangan sekolah digital dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo menghadapi persoalan pembiayaan. Sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), terutama di wilayah pinggiran, disebut kesulitan menanggung biaya perawatan fasilitas hijau dan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan program.
Sekolah dituntut mengembangkan pengelolaan sampah mandiri, membuat ecobrick, hingga mendigitalisasi administrasi kelas. Namun, menurut kalangan legislatif, kebutuhan operasional tersebut belum sepenuhnya diimbangi dukungan anggaran yang memadai.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, mengingatkan pemerintah daerah agar keberhasilan program Adiwiyata tidak hanya diukur melalui penghargaan tahunan. Ia menyampaikan hal itu pada Minggu (18/10/2026), setelah 16 sekolah menerima Penghargaan Adiwiyata Sidoarjo 2026 pada akhir pekan tersebut.
“Kita bangga melihat ada 16 sekolah yang baru saja meraih Penghargaan Adiwiyata Sidoarjo 2026 akhir pekan ini. Tapi pemerintah daerah jangan tutup mata pada realita di lapangan,” tegas Dhamroni Chudlori saat dihubungi pada Minggu (18/10/2026).
Menurut dia, biaya pemeliharaan fasilitas ramah lingkungan, komposter, serta layanan internet untuk mendukung digitalisasi menjadi beban tersendiri bagi sekolah. Bantuan pembinaan yang hanya diberikan sekali dinilai belum menjamin keberlangsungan program.
“Banyak sekolah, terutama di wilayah pinggiran, megap-megap membiayai perawatan fasilitas hijau, komposter sampah, hingga bandwidth internet untuk digitalisasi. Dana pembinaan stimulan yang sifatnya sekali selesai tentu tidak cukup. Komisi D mendesak adanya formulasi khusus dalam Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur ramah lingkungan dan digital ini,” imbuhnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Ridho Prasetyo, S.STP., M.AP., mengatakan pemerintah tengah menyusun langkah untuk menyelaraskan program dan mengoptimalkan anggaran.
“Kami sangat memahami beban operasional yang dihadapi kepala sekolah di tingkat dasar dan menengah. Penerapan sekolah ramah lingkungan dan pemenuhan platform digital memang membutuhkan biaya perawatan yang tidak murah,” ujar Ridho Prasetyo.
Ia menambahkan, Dispendikbud berupaya menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo serta perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Kolaborasi itu diharapkan membantu pemerataan fasilitas fisik, terutama di sekolah pinggiran.
Dengan dukungan tersebut, alokasi BOSDA diharapkan dapat lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas guru dan inovasi pembelajaran siswa. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menjaga kesinambungan program digitalisasi dan Adiwiyata, sehingga manfaatnya tidak berhenti setelah sekolah memperoleh penghargaan.
