Intisari Berita:
- Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso desak audit dan evaluasi total SOP seluruh SPPG imbas keracunan MBG di Sidoarjo.
- Cahyo menegaskan adanya indikasi pelanggaran prosedur baku BGN, mulai dari hulu proses memasak hingga rantai distribusi pangan.
- Apresiasi diberikan kepada Pemda, tim medis RS, dan pengasuh Ponpes Manbaul Hikam atas gerak cepat penanganan ratusan santri.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendesak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sikap tegas ini dilayangkan menyusul insiden intoksikasi pangan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (2/9/2026).
Cahyo menegaskan, insiden fatalitas pangan ini wajib menjadi alarm keras bagi pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menyimpang dari standardisasi ketat yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Komisi E DPRD Jatim memastikan akan memperketat instrumen pengawasan, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap ekosistem penyedia konsumsi pelajar di Jawa Timur.
“Pertama, kami atas nama Komisi E dari DPRD Jawa Timur turut prihatin atas kejadian yang menimpa adik-adik kita di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Mambaul Hikam. Kami sangat prihatin atas adanya kejadian tersebut,” ungkap Cahyo saat ditemui di gedung DPRD Jatim, Surabaya.
Sorot Celah Pelanggaran SOP: Kualitas Bahan Baku hingga Rantai Pengiriman
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur ini menggarisbawahi bahwa fokus pengawasan mutu tidak boleh sekadar menilai tampilan fisik makanan saat tiba di meja makan penerima manfaat.
Rantai kritis pengolahan, mulai dari pemilihan bahan baku segar, kebersihan perlengkapan dapur, teknik pemasakan massal, hingga armada distribusi wadah makanan harus memenuhi tolok ukur higienitas tertinggi.
“Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring, maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya tersebut.
Menurut Cahyo, program unggulan yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini merupakan wujud implementasi amanah konstitusi dalam meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa.
Oleh karenanya, tata kelola di tingkat pelaksana teknis tidak boleh dicederai oleh kelalaian mendasar.
“Dan tentu, monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo, dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya,” imbuhnya.
Konsistensi Eksekusi Prosedur: Jangan Ada Tahapan yang Dilewati
Cahyo mengingatkan seluruh pengelola dapur umum agar menjadikan kasus di Tanggulangin sebagai peringatan kolektif.
Regulasi dan petunjuk teknis dari BGN telah dirancang secara ilmiah untuk menjamin makanan bergizi, higienis, lezat, dan aman dikonsumsi. Jika timbul kasus keracunan, ia meyakini terdapat mata rantai prosedur yang diabaikan oleh petugas pengolah.
“Tentu kami juga berharap kejadian ini selalu menjadi pengingat bagi seluruh pihak unsur pelaksana SPPG yang ada di Provinsi Jawa Timur, ataupun di Surabaya khususnya, untuk terus menjaga standarisasi SOP dari setiap tidak hanya produknya tetapi pelaksanaan proses menuju menghasilkan produk itu,” jelasnya.
“Karena sejatinya ketika kita berbicara SOP yang sudah ditetapkan BGN, itu betul-betul melahirkan produk yang tidak hanya bergizi, tetapi berkualitas dan baik rasanya. Dan tentu ketika ini ada kejadian, pasti ada salah satu SOP yang tidak dilakukan oleh pihak SPPG,” tegas Cahyo.
Apresiasi Kecepatan Medis dan Ultimatum Khusus bagi SPPG Kalitengah
Di balik keprihatinan yang mendalam, Cahyo memberikan apresiasi atas langkah sigap pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, instansi rumah sakit rujukan, serta jajaran pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam yang cepat melakukan triase darurat dan evakuasi ratusan santri sehingga fatalitas terburuk dapat dicegah.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah beserta seluruh jajaran Forkopimda yang telah memberikan atensi cepat, dan juga kepada pihak rumah sakit yang telah memberikan pelayanan yang sangat prima, ataupun kepada pihak pengasuh pondok pesantren yang dengan tenang mengarahkan putra-putrinya, murid-murid, atau santri-santriwatinya agar segera diberikan penanganan medis yang cepat, terukur, dan juga baik,” tuturnya.
Secara khusus, legislator muda ini melayangkan peringatan keras kepada SPPG Kalitengah selaku entitas katering penyuplai paket hidangan bermasalah tersebut agar mengaudit internal seluruh tahapan produksinya secara transparan.
“Sekali lagi kami prihatin dan berharap kejadian ini bisa menjadi pengingat pada seluruh SPPG yang ada, khususnya SPPG Kali Tengah Tanggulangin yang menjadi pemasok ya, pemberi manfaat ini, untuk mengevaluasi proses SOP yang sudah berjalan di SPPG-nya seperti itu,” pungkas Cahyo.
