Intisari Berita:
Ratusan kepala desa di Kabupaten Ngawi menghadiri reses Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono di Kantor Desa Jogorogo.
Para kades mengeluhkan keterbatasan ruang fiskal desa serta mendesak perbaikan infrastruktur jalan, saluran irigasi, dan sarana pertanian.
Deni Wicaksono berkomitmen memperjuangkan aspirasi desa di tingkat Pemprov Jatim melalui sinergi lintas pemerintah kabupaten dan provinsi.
Ngawi, Jatimmandiri.id — Ratusan kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi menghadiri agenda Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono. Forum serap aspirasi ini berlangsung hangat di Kantor Desa Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Rabu (29/7/2026).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, jajaran anggota DPRD Kabupaten Ngawi, serta jajaran pejabat pemerintah daerah setempat.
Dalam dialog terbuka tersebut, para kepala desa secara blak-blakan menyuarakan tantangan pembangunan desa, mulai dari keterbatasan ruang fiskal APBDes hingga mendesaknya perbaikan sarana publik di tingkat akar rumput.
Deni Wicaksono menyambut baik masukan faktual dari para kades yang dinilainya paling memahami kebutuhan riil warga di lapangan.
“Kami memahami ruang fiskal desa saat ini sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus bertambah. Karena itu, dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi penting agar desa tetap mampu memberikan pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” urai Deni via gawainya, Kamis (30/7/2026)
Soroti Infrastruktur Jalan dan Pengairan Sektor Pertanian
Mayoritas usulan yang masuk menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan dan penunjang ketahanan pangan. Para kepala desa mendesak perbaikan akses jalan desa, normalisasi dan pembangunan saluran irigasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) pertanian guna mendongkrak produktivitas petani Ngawi.
Deni memaparkan beberapa catatan penting fokus aspirasi kades se-Ngawi. Yakni penguatan fiskal pembangunan, mengusulkan alokasi bantuan keuangan (BK) provinsi untuk menutupi celah keterbatasan anggaran desa.
“Infrastruktur dan irigasi pertanian. Menjamin ketersediaan pasokan air dan akses jalan tani guna mendukung Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur,” bebernya.
Dan sinergi lintas pemerintahan, dengan membangun pola integrasi program antara Pemerintah Desa, Pemkab Ngawi, Pemprov Jatim, dan DPRD.
“Membangun desa tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga DPRD harus terus diperkuat agar setiap persoalan bisa diselesaikan bersama dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Deni.
Aspirasi yang terhimpun dari ratusan kades di Jogorogo ini dipastikan akan dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jatim untuk diperjuangkan dalam penyusunan arah kebijakan anggaran Pemprov Jatim mendatang.
