Intisari Berita:
- Pengurus pengelola tanah wakaf dan perwakilan 112 pemilik gogol mendesak Pemkot Surabaya memfasilitasi sengketa lahan wakaf serta eks-sawah gogol di Rungkut Menanggal dan Jalan Abdul Karim.
- Konflik berakar pada ketidakjelasan batas transaksi lahan PT Barata dan status tanah tangkis atau tanah cantis yang ditegaskan warga tidak pernah diperjualbelikan.
- Pemkot Surabaya merespons bahwa objek tanah di sepanjang Jalan Abdul Karim tengah menjalani proses mediasi hukum oleh Kejaksaan Negeri Surabaya bersama PT Barata M&E.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Konflik agraria yang melibatkan aset wakaf, lahan eks-sawah gogol, serta penetapan batas wilayah di kawasan Rungkut Menanggal dan sepanjang Jalan Abdul Karim, Kota Surabaya, kian memicu keresahan masyarakat. Pengurus pengelola tanah wakaf bersama perwakilan warga mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera turun tangan memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut secara adil dan transparan.
Merespons aduan tersebut, Pemkot Surabaya memberikan keterangan resmi bahwa sengketa objek lahan di kawasan Jalan Abdul Karim saat ini tengah bergulir dalam ranah pendampingan hukum, yakni proses mediasi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya antara Pemkot Surabaya dan PT. Barata M&E.
Kewajiban Syariat Jadi Dasar Pengelola Pertahankan Aset Wakaf
Sekretaris Pengurus Pengelola Tanah Wakaf, Agus Turcham, menegaskan bahwa keterlibatan aktif Pemkot Surabaya sangat dinantikan untuk mengurai benang kusut persoalan agraria di Rungkut Menanggal. Menurutnya, dalam perspektif hukum Islam, menjaga dan menegakkan eksistensi aset wakaf merupakan tanggung jawab mutlak yang tidak bisa ditawar.
“Kami dari pengurus pengelola tanah wakaf sangat berharap pemerintah kota dapat memfasilitasi persoalan yang ada di wilayah Rungkut Menanggal tersebut. Dikarenakan dari konteks hukum Islam, wakaf itu wajib untuk kami tegakkan,” tegas Agus Turcham.
Dorongan moral dan keyakinan keagamaan inilah yang menggerakkan para pengurus untuk terus mengawal kejelasan status lahan di lapangan.
“Semua akan mendapatkan balasan. Ketika kemudian kami merasa kehilangan tanah tersebut, kami merasa membela tanah tersebut karena adanya ketentuan secara hukum syariat Islam,” imbuhnya.
Akar Masalah 112 Pemilik Gogol: Batas Transaksi PT Barata hingga Status Tanah Cantis
Di sisi lain, perwakilan pemilik tanah wakaf atas nama 112 pemilik gogol menguraikan bahwa ketegangan bermula dari polemik “tanah tangkis” eks-sawah gogol yang selama ini mengemban fungsi sosial serta spiritual masyarakat secara turun-temurun. Pertemuan lintas pihak sebelumnya sempat menyoroti aspek transparansi transaksi yang melibatkan PT Barata di Kota Surabaya.
Poin Krusial Tuntutan Warga dan Dinamika Kelurahan
- Transparansi dan Pemetaan Ulang: Pihak pembeli dituntut terbuka mengenai batas-batas riil transaksi lahan, dan PT Barata dinilai perlu melakukan pemetaan ulang terhadap bidang kepemilikan tanahnya.
- Batas Jual Beli Sawah Gogol: Warga menegaskan bahwa tanah cantis tidak pernah diperjualbelikan oleh masyarakat, karena riwayat transaksi gogol di masa lampau hanya mencakup area sawah.
- Sikap Pihak Kelurahan: Hingga kini belum ada jawaban substantif dari tingkat kelurahan. Lurah setempat disebut masih menunggu petunjuk lanjutan dari pimpinan di atasnya serta belum berani memfasilitasi musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga.
Jawaban Resmi Pemkot Surabaya: Proses Mediasi di Kejari Surabaya
Menindaklanjuti surat aduan dan aspirasi masyarakat terkait objek lahan di sepanjang Jalan Abdul Karim, Pemkot Surabaya mengeluarkan surat jawaban resmi melalui Sekretariat Daerah. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Arief Boodiarto, M.Si., atas nama Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
Dalam penjelasan tertulisnya, Pemkot Surabaya mengonfirmasi bahwa penyelesaian status aset di koridor jalan tersebut sedang ditempuh melalui mekanisme hukum formal.
“Terhadap objek tanah di sepanjang Jalan Abdul Karim yang saudara maksud, masih dalam proses tindakan hukum lainnya, yakni mediasi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Barata M&E,” kutip keterangan resmi Pemkot Surabaya tersebut.
Saat ini, perwakilan 112 warga gogol dan pengurus pengelola tanah wakaf masih menantikan kepastian titik terang dari rangkaian mediasi di Kejari Surabaya, sembari tetap berharap Pemkot Surabaya membuka ruang dialog komprehensif demi menjamin hak-hak umat serta warga setempat.
