Blora, Jatimmandiri.id – Rencana ratusan petani tebu di Kabupaten Blora untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran ke Jakarta akhirnya mendapat respons dari manajemen PT Gendis Multi Manis (GMM).
Aksi protes yang dipicu oleh terhentinya operasional dan kerusakan fasilitas pabrik tersebut ditanggapi PT GMM dengan pembentukan tim gabungan bersama Perum Bulog untuk menyerap serta mengalihkan hasil panen tebu petani ke pabrik gula lain.
Sebelumnya, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam asosiasi petani tebu menyuarakan kekecewaan mereka karena aspirasi terkait perbaikan pabrik PT GMM merasa diabaikan selama dua tahun terakhir.
Perwakilan petani tebu, Anton, menegaskan bahwa para petani bersiap menempuh perjalanan darat membawa armada tebu untuk menemui Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
”Aksi ini adalah bentuk bahwa masyarakat berdikari, mandiri, dan swadaya. Ini kita tidak ada yang mem-back up, kita saweran, kita urunan. Ini adalah awal aksi jilid dua untuk kita nanti meloncat ke Jakarta menemui Bapak Presiden Prabowo,” ujar Anton, Senin, 1 Juni 2026.
Menurut Anton, perbaikan pabrik gula sangat krusial. Jika pabrik terus dibiarkan rusak, ia khawatir target ambisius pemerintah terkait program Swasembada Gula Nasional 2027 akan mengalami kegagalan.
Jika jalur eksekutif buntu, para petani juga berencana membawa masalah ini ke Komisi IV dan Komisi VI DPR RI.
Menanggapi ancaman aksi dan keluhan para petani tersebut, Plt Direktur Utama PT GMM, Sri Emilia Mudiyanti, angkat bicara.
Ia membenarkan bahwa pabrik PT GMM saat ini sedang tidak beroperasi. Namun, ia memastikan pihak manajemen tidak lepas tangan, terutama saat petani sudah mulai memasuki masa panen.
”Kita ada tim dari internal GMM dan Bulog, bekerja sama dengan petani-petani juga. Kami mendata kira-kira tebu mana yang sudah siap dipanen. Kami sudah bekerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara dan pabrik-pabrik gula swasta di sekitar (untuk pengalihan panen),” jelas Sri.
Sri menepis anggapan bahwa perusahaan ingkar janji terkait kompensasi atau pencairan subsidi biaya angkut yang dituntut oleh para petani, mengingat PT GMM berada di bawah pengawasan BUMN Perum Bulog.
Ia menegaskan bahwa setiap proses pengeluaran dana memerlukan tahapan evaluasi dan birokrasi yang ketat.
”Ini bukan ingkar janji ya, kami masih dalam proses. Kami ada aturan-aturan di BUMN yang harus dilalui dan harus ada persetujuan. Tidak bisa langsung mengeluarkan biaya begitu saja,” tegasnya.
Terkait keluhan kerusakan fasilitas fisik pabrik yang disoroti petani, pihak manajemen menyatakan telah menunjuk tim kajian independen.
Tim tersebut dijadwalkan akan turun langsung ke pabrik di Blora pada pekan depan untuk melakukan audit kerusakan secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Sri meminta sekitar 200 lebih petani tebu di wilayah Blora untuk tidak panik dan bersabar.
Ditargetkan, kejelasan terkait evaluasi subsidi angkut dan skema pengalihan ini dapat diselesaikan dalam dua pekan ke depan.
