Intisari Berita:
- Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi mendorong optimalisasi PAD melalui empat pilar: pajak daerah, dividen BUMD, monetisasi aset menganggur (idle), dan retribusi parkir berlangganan.
- Komisi C tengah menggodok rencana penyertaan modal untuk Bank BPR Jatim dan PT Jamkrida agar dapat terakomodasi dalam APBD Murni 2027.
- Pengelolaan BUMD diwajibkan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas bisnis demi memperkuat kemandirian fiskal Jawa Timur.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur melalui Komisi C mendorong percepatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkokoh kemandirian fiskal daerah. Langkah strategis tersebut disuarakan melalui integrasi empat sektor tumpuan: penerimaan pajak daerah, peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), monetisasi aset pemerintah yang menganggur (idle), hingga perluasan skema retribusi parkir berlangganan antardaerah.
Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, menegaskan bahwa momentum peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur harus menjadi titik tolak bagi penguatan struktur anggaran daerah. Menurutnya, penggalian potensi penerimaan baru sangat penting demi menjamin pemerataan pembangunan fisik dan sosial di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur secara berkelanjutan.
Kendati demikian, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo ini mengingatkan bahwa upaya mendongkrak penerimaan kas daerah wajib dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan publik serta transparansi peruntukan hasil pajak bagi masyarakat luas.
“Pertama, sektor pajak yang menjadi wilayah dari Pemprov Jatim akan terus kami optimalkan, khususnya dalam sisi pelayanan, dalam sisi pemanfaatan hasil pajak pada masyarakat,” tutur Adam, Kamis (15/10/2026).
Dongkrak Dividen BUMD dan Sertifikasi Aset Milik Daerah yang Menganggur
Di luar sektor perpajakan, Komisi C menaruh perhatian besar pada optimalisasi kontribusi badan usaha plat merah. Pemprov Jatim didorong untuk terus memacu kinerja operasional dan profitabilitas portofolio BUMD agar mampu menyetorkan dividen yang maksimal ke dalam kas pendapatan daerah.
“Kemudian terkait dengan pendapatan-pendapatan yang lain, kami juga memaksimalkan berkaitan dengan BUMD, di mana kami terus menggenjot kinerja dari BUMD agar terus memberikan potensi pendapatan yang maksimal dan pemasukan yang maksimal bagi Pemprov Jatim,” ungkap Adam.
Selain kinerja korporasi, inventarisasi aset daerah menjadi agenda krusial berikutnya. Lahan maupun bangunan milik Pemprov Jatim yang masih berstatus idle didorong agar segera dikelola melalui perencanaan bisnis yang terukur demi melahirkan nilai tambah ekonomis. Komisi C menyatakan dukungan penuh terhadap proses legalitas sertifikasi serta penaksiran nilai (appraisal) aset agar pemanfaatannya berjalan presisi dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami juga mendukung berkaitan dengan sertifikasi dan penilaian yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, agar aset-aset yang kemudian belum termanfaatkan bisa direalisasikan dengan baik,” tambahnya.
Kerja Sama Retribusi Parkir Berlangganan Lintas Kabupaten dan Kota
Sebagai terobosan sektor retribusi, Komisi C turut mendorong terjalinnya kemitraan terpadu antara Pemprov Jatim dan jajaran pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi sistem parkir berlangganan. Kolaborasi antardaerah ini dinilai mendesak guna menertibkan tata kelola perparkiran secara transparan sekaligus menutup kebocoran potensi retribusi.
“Di samping itu, kami juga mendorong adanya kerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan parkir berlangganan, agar parkir ini menjadi lebih terarah sebagai sektor retribusi pemasukan bagi Pemprov Jatim,” papar Adam.
Transparansi Modal BUMD dan Proyeksi APBD Murni 2027 untuk Bank BPR serta Jamkrida
Menanggapi isu efektivitas alokasi fiskal daerah, Adam menguraikan bahwa tata kelola permodalan entitas BUMD telah memiliki koridor ketat yang mengacu pada target dan rencana bisnis (business plan) masing-masing korporasi. Pemerintah provinsi memegang peran sebagai penyedia modal dasar, yang selanjutnya dikembangkan secara mandiri dan profesional oleh jajaran direksi.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya memberikan modal dasar di awal. Nah, terkait dengan bagaimana penggunaan modal dasar di awal itu, tentu sudah dalam pembahasan sesuai dengan rencana bisnis dan target bisnis yang dilakukan oleh BUMD tersebut,” urainya.
Saat ini, Komisi C DPRD Jatim tengah mengintensifkan kajian rencana penyertaan modal bagi dua entitas keuangan daerah, yakni Bank BPR Jawa Timur (Bank UMKM Jatim) dan PT Jamkrida Jatim, agar dapat terakomodasi dalam pembahasan APBD Murni Tahun Anggaran 2027 mendatang. Kajian komprehensif ini dilakukan untuk memastikan injeksi modal negara benar-benar presisi menjawab kebutuhan ekspansi bisnis penjaminan dan kredit usaha.
Adam menegaskan kembali bahwa integritas tata kelola BUMD tidak bisa ditawar. Prinsip good corporate governance yang transparan dan akuntabel harus menjadi standar baku di seluruh anak usaha pemerintah daerah tanpa terkecuali.
“Secara prinsip, kami akan terus mendorong pengelolaan BUMD ini menjadi BUMD yang transparan, BUMD yang akuntabel, sama halnya seperti Bank Jatim, Bank BPR, dan PT Jamkrida. Untuk yang lainnya, kami akan terus mendorong sebagai salah satu sektor penguat perekonomian di Jawa Timur,” pungkas Adam.
