Nganjuk, Jatimmandiri.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk berkomitmen mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan dan perlindungan sosial.
Komitmen ini ditegaskan lewat kehadiran jajaran Pemkab Nganjuk dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dalam forum strategis yang dihadiri jajaran Sekda, Diskominfo, Disdukcapil, dan Dinsos se-Jawa Timur tersebut, Pemkab Nganjuk diwakili oleh kolaborasi tiga instansi kunci. Yakni, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA).
Rakor ini juga menghadirkan tiga pakar sebagai narasumber di antaranya, Rahmat Danu Andika (Senior Advisor/Principal Expert Government Technology), Dr Teguh Setyabudi (Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri RI), dan Andi Kurniawan (Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis).
Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa penguatan ekosistem Perlinsos Digital tidak hanya bergantung pada koordinasi tingkat atas, tetapi juga memerlukan eksekusi taktis di lapangan.
Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN), pilar-pilar sosial, hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa) didorong untuk mengambil peran aktif sebagai Agen Perlinsos Digital.
Para agen lapangan ini bertugas memberikan edukasi, mendampingi warga dalam proses aktivasi IKD, hingga memvalidasi data keluarga rentan secara langsung agar informasi yang terhimpun selalu aktual.
“Semakin kuat basis data kependudukan digital, semakin cepat pula proses verifikasi dapat dilakukan. Ini penting agar data keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial dapat teridentifikasi dengan lebih tepat dan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan,” jelas Adhy, Jumat (25/9/2026).
Adhy menambahkan bahwa aktivasi IKD merupakan kunci utama untuk membuka akses ke Portal Perlinsos Digital Kementerian Sosial.
Integrasi antara data kependudukan digital dan sistem bantuan sosial diyakini dapat memangkas birokrasi serta meminimalkan risiko bantuan salah sasaran.
Keikutsertaan Pemkab Nganjuk dalam agenda ini sekaligus menjadi ajang penyelarasan strategi setelah meninjau keberhasilan beberapa daerah percontohan (piloting) di Jatim, seperti Surabaya, Banyuwangi, Malang, dan Mojokerto.
Seiring berakhirnya fase uji coba tersebut, Pemprov Jatim mengimbau seluruh kabupaten/kota, termasuk Nganjuk, untuk segera memasifkan aktivasi IKD.
Dengan sinergi lintas sektor yang solid, sistem perlindungan sosial di Jatim diharapkan makin terintegrasi, responsif, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
