Surabaya, Jatimmandiri.id – DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota (Pemkot) untuk segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari pengerjaan saluran drainase, perbaikan jalan, hingga pemerataan penerangan jalan umum (PJU).
Langkah ini dinilai sangat mendesak guna mengantisipasi potensi banjir dan menjaga keselamatan warga jelang datangnya musim penghujan.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Faridz Afif menegaskan bahwa Pemkot harus mengambil tindakan nyata dan cepat di lapangan.
Menurutnya, proyek pencegahan banjir seperti pemasangan box culvert, peninggian jalan, hingga perbaikan paving di pemukiman warga tidak boleh tertunda.
“Selama masa reses, masyarakat banyak yang mengeluhkan soal masalah banjir. Oleh karena itu, pemasangan box culvert, peninggian jalan, dan perbaikan paving itu butuh percepatan karena kita sudah mendekati musim hujan. Ini adalah hal mendasar yang dirasakan dan dibutuhkan langsung oleh masyarakat,” ujar Afif, Senin (5/10/2026).
Afif mengungkapkan, dari hasil jaring aspirasi yang dilakukan anggota dewan dari Fraksi PKB, banyak usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat di tingkat RT dan RW yang belum terealisasi.
Padahal, sebagian besar pengajuan pembangunan drainase maupun jalan kampung tersebut sudah terdata dalam anggaran Dana Kelurahan (Dakel) maupun program dinas terkait.
“Sudah masuk anggaran, tapi kenyataannya di lapangan belum terealisasi. Pemkot Surabaya harus segera melakukan percepatan pengerjaan agar seluruh titik rawan bisa tuntas,” tegas Afif yang juga Ketua PKB Surabaya ini.
Selain masalah drainase dan perbaikan jalan, Afif juga menyoroti belum meratanya penerangan jalan di kawasan Surabaya Utara.
Berdasarkan pemantauannya, masih banyak titik jalan permukiman dan akses warga, seperti di wilayah Kapas Madya, yang hingga kini belum terpasang PJU.
Kondisi infrastruktur di kawasan tersebut kian memprihatinkan dengan adanya jembatan warga yang ambrol dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah.
Akibatnya, warga setempat terpaksa bergotong royong membangun jembatan darurat menggunakan bahan seadanya.
“Di Kapas Madya itu PJU belum terpasang merata. Bahkan ada jembatan yang ambrol sampai warga harus swadaya membuat jembatan kayu sendiri. Padahal usulan dari kelurahan sudah masuk sejak lama,” ungkap Afif.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya mendesak Pemkot Surabaya menyisir kembali wilayah-wilayah rawan dan memprioritaskan anggaran untuk pembangunan fisik yang berdampak langsung pada kesejahteraan serta keselamatan warga Kota Pahlawan.
