Jakarta, Jatimmandiri.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) memperkuat semangat gotong royong dalam membantu daerah lain yang mengalami bencana.
Mendagri menjelaskan, Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis yang memiliki potensi bencana di berbagai wilayah. Keberadaan banyak gunung berapi, wilayah laut yang luas, serta sungai-sungai yang melimpah membuat bencana dapat terjadi di berbagai daerah.
“Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sini kita memerlukan kegotongroyongan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/08) seperti dikutip dari Antara.
Hal itu disampaikannya usai acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (28/8).
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan solidaritas antardaerah. Pemda yang memiliki kemampuan lebih dapat membantu daerah lain yang sedang menghadapi dampak bencana. Tio juga mengapresiasi sejumlah Pemda yang telah memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak, seperti di Sumatera dan NTT.
Ia menyebutkan, tak sedikit daerah yang menyalurkan bantuan, bahkan beberapa kepala daerah mendatangi langsung daerah terdampak bencana. “Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan (kepala daerah),” ujarnya.
Tito menekankan bahwa bantuan antardaerah tidak harus selalu dalam jumlah besar. Jika dilakukan secara bersama-sama, bantuan yang berasal dari berbagai Pemda dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat terdampak.
“Jadi sekali lagi ini solidaritas kita saling membantu antardaerah ketika terjadi bencana ini kiranya dapat menjadi tradisi kita dan itu sangat bermanfaat, jujur sangat bermanfaat bagi daerah-daerah terdampak,” kata Tito.
Selain mendorong solidaritas antardaerah, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga terus memberikan dukungan dalam penanganan dampak bencana, baik di Sumatera maupun NTT.
Misalnya, di Sumatera, pemerintah pusat telah memberikan dukungan anggaran, termasuk tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Sementara itu, di NTT, Presiden juga memberikan dukungan anggaran berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total Rp200 miliar.
