Jogjakarta, jatimmandiri.id – Gelombang suara kritis mahasiswa menggema di kawasan Taman Pintar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), Senin (15/6/2026).
Keluarga Mahasiswa FISIPOL Universitas Gadjah Mada menyatakan sikap tegas dengan menolak diam terhadap berbagai persoalan ekonomi dan politik di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Perwakilan mahasiswa, Nanda, menegaskan bahwa mereka menolak bungkam atas kondisi yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.
Ia menyebut, selama lebih dari 600 hari pemerintahan berjalan, belum terlihat kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Mahasiswa juga menyoroti minimnya respons pemerintah terhadap aspirasi publik.
Mereka mengaku prihatin terhadap kondisi ekonomi, seperti tingginya harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli akibat penurunan nilai tukar rupiah.
Menurut mereka, pemerintah justru membangun narasi seolah kondisi nasional dalam keadaan baik, sementara ketimpangan dan ketidakadilan masih terus terjadi.
Soroti Revisi UU TNI dan Polri
Isu lain yang menjadi perhatian adalah revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Mahasiswa menilai sejumlah pasal berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi aparat di ruang sipil.
Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan regulasi tersebut serta menjaga supremasi sipil.
Pasal yang membuka peluang anggota Polri menduduki jabatan di luar institusi dinilai rawan politisasi.
“Hal ini mencederai semangat reformasi dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
Harga Kebutuhan Pokok dan BBM Disorot
Selain politik, mahasiswa juga menyoroti persoalan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. Mereka meminta pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak.
Mahasiswa menilai kondisi geopolitik global yang mulai stabil seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi energi dan menekan harga.
“Rakyat sudah terlalu lama menanggung beban ekonomi,” ujar Nanda.
Program MBG dan KDMP Dikritik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) turut menjadi sasaran kritik. Keduanya dinilai menyerap anggaran besar tanpa perencanaan matang.
Mahasiswa menilai alokasi anggaran pendidikan berpotensi tergeser akibat program MBG. Selain itu, pelaksanaan yang terburu-buru dianggap membuka celah persoalan di lapangan, termasuk dugaan korupsi.
Sementara itu, KDMP dinilai belum menunjukkan efektivitas dan berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa dampak nyata.
Mahasiswa pun mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran dalam program-program tersebut.
Rupiah Melemah, Lapangan Kerja Menyempit
Dalam sektor ekonomi makro, mahasiswa menyoroti pelemahan rupiah dan terbatasnya lapangan kerja. Mereka menilai masyarakat kini menghadapi tekanan berat akibat kenaikan harga kebutuhan, gelombang PHK, serta minimnya pekerjaan formal.
Pemerintah didorong melakukan pembenahan struktural melalui reforma agraria dan penguatan sektor manufaktur agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Desak UGM Ambil Sikap
Tidak hanya pemerintah, mahasiswa juga meminta pihak kampus untuk bersikap. Mereka menilai UGM memiliki tanggung jawab moral untuk berpihak pada rakyat.
Menurut mereka, perguruan tinggi tidak boleh sekadar menjadi pengamat di tengah berbagai persoalan bangsa.
“UGM lahir dari perjuangan rakyat, sehingga harus berani menyuarakan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
