Surabaya, Jatimmandiri.id – Komitmen nyata dalam mengawal masa depan pendidikan generasi muda ditunjukkan oleh Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti.
Mendengar kabar adanya mahasiswa berprestasi yang terancam gagal kuliah akibat benturan biaya, legislator Senayan ini langsung bergerak cepat meninjau lokasi di kawasan Jambangan, Surabaya.
Kisah ini dialami oleh Fachtur Rohimin, seorang pemuda yang berhasil menembus seleksi masuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) ITS.
Namun, kebahagiaan Fachtur sempat dibayangi kecemasan saat dihadapkan pada tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp4,5 juta dan biaya lainnya yang menyentuh total Rp6 juta.
“Tidak boleh ada anak bangsa yang mengubur mimpinya karena masalah biaya,” tutur Reni dihubungi, Rabu (15/7).
Reni memaparkan, masalah ini pertama kali mencuat berkat kepekaan pengurus RT setempat yang melaporkan kesulitan Fachtur.
Merespons aduan tersebut, Reni langsung menginstruksikan tenaga ahlinya untuk turun ke lapangan guna melakukan verifikasi data secara faktual.
Namun, tim menemukan ganjalan yang cukup ironis.
Fachtur yang sangat berharap bisa menempuh studi lewat jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), terbentur oleh status Desil 7 pada data kemiskinan makro.
Padahal sesuai regulasi resmi, kuota usulan KIP-K diprioritaskan untuk masyarakat yang berada di Desil 1 hingga 4.
Saat Reni melakukan peninjauan langsung dan berdialog dengan Fachtur serta orang tuanya, fakta di lapangan justru berbanding terbalik dengan status Desil 7 yang tertera di sistem.
“Jadi keluarga Fachtur nyatanya hidup dalam kondisi yang serba terbatas. Sang ayah bekerja sebagai kuli bangunan, yang saat ini kondisinya sedang sakit batu empedu sehingga tidak bisa bekerja optimal,” beber Reni.
Adapun penghasilan keluarga ini sangat minim dan tidak menentu. Yakni, hanya berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan.
Tak hanya itu, kondisi rumah keluarga Fachtur juga kurang layak. Mereka tinggal di sebuah rumah petak di atas tanah milik orang tua dengan kondisi bangunan yang tidak layak huni.
Melihat langsung ketimpangan antara data administrasi dan realita di lapangan, Reni menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan Fachtur putus asa.
“Saya akan mengikhtiarkan agar Fachtur tetap bisa mendapatkan akses KIP-K dengan mengikuti aturan regulasi yang berlaku,” ucap Reni.
Legislator asal Surabaya ini menambahkan bahwa potret keluarga Fachtur menjadi bukti otentik mengapa sistem jaminan pendidikan harus terus dievaluasi agar lebih fleksibel melihat kondisi riil masyarakat.
“Negara harus hadir lewat program-program yang tepat sasaran agar anak-anak berprestasi ini tidak layu sebelum berkembang. Terus semangat, jalanmu pasti ada,” imbuh lulusan doktoral Unair tersebut.
Sebagai bentuk kepedulian dan solusi jangka pendek, Reni memberikan bantuan dana tunai untuk tambahan biaya pendidikan darurat.
Hal ini dilakukan demi memastikan Fachtur bisa tetap mengamankan status perkuliahannya.
“Saya akan terus mengawal program-program pendidikan benar-benar hadir untuk mereka,” tegas Reni.
Di sisi lain, persoalan krusial ini telah menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) serta Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (14/7).
Pada kesempatan tersebut, Reni memaparkan permasalahan mendasar yang kerap dihadapi generasi muda seperti Fachtur.
Ia lantas mendesak seluruh pihak terkait untuk segera merumuskan jalan keluar secara sistemik.
“Supaya tidak ada lagi anak muda Indonesia lainnya, seperti kasus yang dialami Fachtur, yang terpaksa terkendala biaya dalam menempuh pendidikan,” pungkasnya.
