Jakarta, Jatim Mandiri
Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar yang dikaitkan dengan empat tersangka perkara penyadapan ilegal. Penyidik mulai melakukan penyidikan setelah memeriksa puluhan saksi dan berkoordinasi dengan sejumlah ahli, di Jakarta, Kamis (12/11).
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, laporan polisi diterbitkan setelah penyelidikan selama sepekan.
Dalam proses tersebut, penyidik memeriksa 28 saksi dari Direktorat Siber dan menambah sekitar 10 saksi lainnya. Bareskrim juga berkoordinasi dengan ahli pidana dan hukum tata negara.
“Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah kami laksanakan selama satu minggu, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber. Kemudian, kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” kata Susatyo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sperti dikutip Antara, Kamis (12/11).
Susatyo menjelaskan, hasil penyelidikan dan koordinasi dengan para ahli mengarah pada dugaan adanya tindak pidana makar. Dugaan itu berkaitan dengan perbuatan melalui perantara, menyuruh orang lain, atau turut serta menggerakkan pihak lain untuk melakukan makar.
Perbuatan itu diduga bertujuan merampas kemerdekaan Presiden atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Dugaan lainnya mencakup upaya menggulingkan pemerintahan, permufakatan jahat, atau persiapan tindak pidana makar.
Atas dasar itu, penyidik menerbitkan laporan polisi dengan sangkaan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP. Ketentuan tersebut dijunctokan dengan Pasal 160 KUHP serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Rangkaian pasal tersebut juga dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. “Sehingga mulai kemarin kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk kemudian menemukan terkait dengan tersangka,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah sangkaan makar juga mencakup empat tersangka yang sebelumnya diumumkan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Susatyo membenarkannya. “Ya, termasuk yang empat tadi,” jawabnya. Namun, Susatyo belum menjelaskan kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut. “Nanti, nanti, nanti ya,” katanya. Ia memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat seiring berlangsungnya proses penyidikan.
Sebelumnya, Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh penting di Indonesia. Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan pengusaha diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa prosedur hukum.
Dalam perkara penyadapan tersebut, Bareskrim menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka berinisial LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), EH (Irjen Eko Hadi Santoso), dan SU (Irjen Slamet Uliandi).
Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal itu terjadi pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian. (*/ibn)
