Jakarta, Jatimmandiri.id – Praktik penyimpangan dalam tata niaga pangan menjadi perhatian serius Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam dua pekan terakhir, kanal pengaduan masyarakat “Lapor Pak Amran” menerima 340 laporan yang mencakup dugaan permainan beras, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program cetak sawah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh aduan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti hingga ke aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran.
“Dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindaklanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi mafia pangan maupun pihak yang menyalahgunakan program bantuan negara. Setiap laporan terlebih dahulu dikaji, kemudian dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi sebelum diteruskan kepada kepolisian, kejaksaan, atau aparat penegak hukum terkait.
“Laporan kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum. Jadi, seluruh pedagang beras jangan bermain-main karena kami sudah terima laporannya. Kami verifikasi di lapangan, kalau benar kita tindak tegas,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Modus yang ditemukan antara lain menggiling ulang beras, mengganti kemasan menggunakan karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengubah identitas produk.
Dalam penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus yang melibatkan 15 merek beras fortifikasi. Pemerintah memastikan pengawasan terhadap mutu dan tata niaga beras terus berjalan.
Amran mengingatkan beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Pelaku usaha juga wajib mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen serta Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga kepentingan petani.
Pengawasan turut menyasar distribusi pupuk, penyaluran alsintan, dan program cetak sawah. Bantuan pemerintah harus tepat sasaran, dimanfaatkan petani, serta tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan.
Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dapat melapor melalui nomor 0811-1312-312. Pelapor diharapkan menyertakan lokasi kejadian dan dokumentasi pendukung agar laporan mudah diverifikasi.
Amran menjamin kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan informasi.
“Seluruh yang melapor, nama dan alamat Bapak tidak akan kami munculkan. Anda telah berbuat untuk Negara Republik Indonesia. Kami lindungi dan tidak akan kami sampaikan ke publik,” katanya.
Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat, kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi sektor pertanian.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang melapor. Anda sudah berbuat untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai. Indonesia harus bebas dari mafia pangan, khususnya mafia beras. Ini masalah serius,” katanya
