Jakarta, Jatimmandiri.id – Peningkatan produksi pangan nasional perlu diimbangi kepastian kepemilikan tanah dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi fokus sinergi Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan rakyat.
Kolaborasi itu dibahas dalam audiensi Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., di kediaman Menteri Pertanian, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menteri Pertanian menyambut positif kerja sama kedua lembaga tersebut.
Kementerian Pertanian berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas, sedangkan BRAN menangani penataan agraria, kepastian hukum tanah, perlindungan hak masyarakat, serta pemerataan akses ekonomi. Sinergi ini mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, pembangunan desa, dan pengentasan kemiskinan.
“Ketahanan pangan dan reforma agraria harus berjalan beriringan. Peningkatan produksi pangan harus diikuti dengan terbukanya akses kesejahteraan bagi rakyat. Tanah harus memberikan kepastian, kesempatan berusaha, dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Inilah pentingnya sinergi BRAN dengan Kementerian Pertanian untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Dedi.
Kementerian Pertanian mengidentifikasi potensi lahan rawa mineral sekitar 2 juta hektare dan Area of Interest (AOI) tanaman pangan seluas 1,16 juta hektare. Pada 2029, produksi gabah kering giling (GKG) diproyeksikan mencapai 3,46 juta ton atau setara 1,93 juta ton beras, dengan luas panen sekitar 813 ribu hektare.
Pengembangan kawasan tersebut membutuhkan kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang, perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik agraria, dan keberlanjutan lingkungan.
“Jangan sampai pembangunan hanya menghasilkan peningkatan produksi, sementara masyarakat di sekitarnya tidak memperoleh manfaat. Kita harus memastikan rakyat mendapatkan akses terhadap tanah, kesempatan ekonomi, dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Pembangunan harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut disaksikan 30 mahasiswa Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI) dari 13 perguruan tinggi. Keterlibatan mahasiswa menjadi ruang pembelajaran mengenai ketahanan pangan, reforma agraria, dan inovasi pembangunan.
Agenda lainnya adalah pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam, Papua Selatan, dengan rencana cetak sawah 400.000 hektare pada 2026. Kementan menangani pengembangan produksi, sedangkan BRAN memastikan kepastian tanah dan perlindungan hak masyarakat.
