Lamongan, Jatimmandiri.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat (29/5).
Penyerahan LHP dilakukan secara serentak bersama para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur menjelaskan bahwa opini WTP merupakan indikator penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes menegaskan, capaian ini menjadi bukti komitmen kuat Pemkab Lamongan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Lamongan kembali meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, opini WTP bukan sekadar simbol prestasi, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Menurutnya, mempertahankan capaian tersebut justru menjadi tantangan yang lebih besar.
“WTP bukan hanya penghargaan, tetapi kewajiban. Karena mempertahankannya tentu lebih sulit. Seluruh rekomendasi dari BPK akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.
Pemkab Lamongan juga berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur menjelaskan bahwa proses audit dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Pemeriksaan difokuskan pada seluruh transaksi keuangan selama satu tahun anggaran hingga menghasilkan kesimpulan berupa opini.
Capaian ini semakin memperkuat posisi Lamongan sebagai daerah yang konsisten dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
