Sidoarjo, Jatimmandiri.id – Ancaman rawan kecelakaan di kawasan permukiman padat memicu penolakan keras dari warga Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo.
Melalui Kepala Desa Karangbong, M Bambang Asmuni, warga secara tegas menolak rencana peningkatan status kelas Jalan Surowongso dan Jalan Gatot Subroto dari kelas 3 menjadi kelas 1.
Sikap tegas tersebut disampaikan langsung oleh Bambang Asmuni dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi C DPRD Sidoarjo, Selasa (15/9/2026).
“Keputusan penolakan ini sudah bulat sesuai hasil musyawarah desa. Semua warga Karangbong pada intinya menolak peningkatan kelas jalan yang sudah ditetapkan menjadi kelas golongan satu bersyarat saat ini,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ruas jalan tersebut membelah kawasan permukiman padat penduduk. Sehingga dinilai sama sekali tidak layak dilintasi kendaraan berat seperti truk tronton.
Lebar efektif jalan saat ini hanya sekitar 4,5 meter dengan bahu jalan masing-masing sisi 40 sentimeter. Hal tersebut dnilai jauh di bawah standar tata ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022.
Selain persoalan kelaikan fisik infrastruktur, transparansi proses pembahasan kebijakan ini turut mendapat sorotan tajam dari masyarakat setempat.
Warga berharap pemerintah tidak memprioritaskan kepentingan investor di atas keselamatan publik.
“Rapat-rapat pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif yang tertutup namun harus terbuka bagi publik dan media, supaya setiap keputusan benar-benar mengutamakan keselamatan warga di atas kepentingan lain,” ujar Nurdin, salah satu warga Karangbong.
Hal senada diungkapkan oleh Imam, warga lokal yang turut mendesak dinas terkait untuk mengkaji ulang urgensi proyek tersebut.
“Kami hanya ingin mengetuk hati OPD teknis Sidoarjo untuk meninjau urgensi pelebaran jalan atau pembukaan jalan baru di sini. Ini bukan soal keinginan, tapi kebutuhan demi keselamatan nyawa rakyat di jalan raya,” harapnya.
Ia pun menambahkan dorongan agar alokasi anggaran infrastruktur benar-benar berpihak pada keamanan warga.
“Saatnya pemerintah hadir dengan pengajuan anggaran yang progresif untuk infrastruktur rakyat. Mari bangun Sidoarjo tanpa ada yang dirugikan,” tandas Imam.
Menanggapi gejolak tersebut, Komisi C DPRD Sidoarjo yang membidangi pembangunan infrastruktur menyatakan akan turun langsung ke lokasi guna melihat kondisi riil di lapangan sebelum mengambil keputusan final.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo dilaporkan telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp22 miliar untuk pembangunan jalan beton dan jembatan.
“Namun pemanfaatannya bergantung pada pemenuhan syarat teknis peningkatan status jalan,” ujar anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat.
