YLBHI Desak Usut Kelalaian
Sidoarjo, Jatim Mandiri
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak meminta tata kelola SPPG dievaluasi menyeluruh seiring kasus keracunan MBG yang berdampak pada 748 santri di Sidoarjo, Senin (14/9). Di sisi lain, YLBHI mendesak aparat mengusut dugaan kelalaian dalam penyediaan makanan.
Dalam perkembangan penanganan, sebanyak 115 santri dilaporkan kembali menjalani perawatan di enam rumah sakit rujukan. Kondisi kesehatan mereka menurun setelah sebelumnya menjalani rawat jalan.
Emil mengatakan, evaluasi diperlukan setelah ditemukan pola persoalan yang berulang pada operasional dapur. Kejelasan penanggung jawab dinilai menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa. “Menurut saya perlu ketegasan, siapa kepala dapurnya, sanggup tidak kepala SPPG itu sebenarnya memimpin dapur?” ujar Emil, Senin (14/9).
“Atau seharusnya mitra, karena mitra yang kemudian memang diserahi tanggung jawab. Kalau memang mitra, tidak boleh ada dua nakhoda,” lanjut Wagub.
Menurut Emil, kejelasan komando akan membantu menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan harian dapur. “Ini menjadi titik awal untuk mencari siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam keseharian,” katanya.
Emil juga menyoroti rentang waktu pengolahan, pengemasan, dan distribusi makanan yang disebut melampaui empat jam. Makanan yang diterima pada siang hari dinilai memiliki risiko lebih tinggi. “Karena katanya memasak dan mengemasnya melampaui batas waktu empat jam. Yang rentan ini yang menerima MBG pada siang hari,” jelasnya.
Risiko juga dapat meningkat apabila satu SPPG melayani pengiriman makanan pada pagi dan siang hari. Emil menilai proses memasak idealnya dilakukan dua kali. “Maka dari itu, idealnya memasak dua kali. Satu SPPG kalau melayani sesi pagi dan siang akan semakin berisiko,” ucapnya.
Berbagai temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Persoalan itu juga dibahas dalam rapat koordinasi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Deputi Pengawasan BGN.
Pemprov Jatim menginstruksikan Dinas Kesehatan memberikan pendampingan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang belum memilikinya. Dapur yang telah memiliki sertifikat tetapi mengalami insiden kontaminasi bakteri juga akan dievaluasi. Penilaian diperlukan untuk menentukan kelayakan sertifikat tersebut. “Tugas kami di pemda adalah memastikan Dinkes terus memberikan dukungan dalam penerbitan SLHS bagi yang belum,” kata Emil.
“Kalau sudah memiliki SLHS tetapi terjadi kejadian, kami harus menindaklanjuti apakah SLHS tersebut masih layak diberlakukan atau tidak,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina memastikan pelayanan medis terus dioptimalkan. Seluruh rumah sakit rujukan disiagakan untuk menangani keluhan kesehatan susulan.
“Tim medis di seluruh rumah sakit rujukan siaga 24 jam penuh untuk mengantisipasi dan menangani keluhan kesehatan susulan para santri,” kata Lakhsmie. Menurut dia, kesiagaan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh santri memperoleh penanganan dan pemulihan medis secara optimal.
Sementara itu, Perwakilan YLBHI Sidoarjo Muhammad Al-Amsyari meminta aparat mengusut dugaan kelalaian dalam penyediaan makanan. Ia mendorong proses hukum dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.
“Kami mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis, termasuk KUHP tentang kelalaian yang membahayakan nyawa orang lain,” kata Al-Amsyari. “Pengawasan program strategis nasional ini terbukti jebol dan harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
Penentuan unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui penyelidikan berbasis bukti. Evaluasi menyeluruh diharapkan memperkuat keamanan pangan dan mencegah kejadian serupa. (*/dea/ibn)
