Lumajang, Jatimmandiri.id – Profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dan transparansi penggunaan anggaran menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang. Bupati Lumajang Indah Amperawati menjamin seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menjalankan tugas tanpa tekanan maupun intervensi, selama bekerja sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan Indah Amperawati saat membuka rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pendopo Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang, Rabu (18/11). Kegiatan ini diikuti sekitar 160 peserta dari kabupaten/kota se-Jawa Timur, termasuk perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menilai, birokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi ASN untuk bekerja secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Pengalaman dirinya sebagai mantan ASN membuatnya memahami tekanan yang dapat muncul ketika aparatur tidak memiliki keleluasaan menjalankan tugas.
“Saya pastikan kepada teman-teman bahwa tidak ada intervensi dari saya sebagai kepala daerah. Kalian akan bekerja dengan tenang, tidak ada titipan, sepanjang semuanya sesuai prosedur dan peraturan,” ujarnya.
Tambahnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi perlindungan bagi pejabat maupun pelaksana kegiatan dalam mengambil keputusan. Karena itu, pengadaan barang dan jasa harus dijalankan secara cermat, transparan, serta memiliki dasar hukum yang jelas.
Indah secara khusus meminta kepala OPD dan pejabat pengadaan tidak ragu berkonsultasi dengan LKPP maupun ahli hukum ketika menghadapi persoalan regulasi. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan, jika tidak segera diklarifikasi, berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan kegiatan.
“Jangan sungkan dan jangan ragu untuk terus melakukan konsultasi kepada ahli hukum maupun lembaga yang bisa kita mintai pendapat. Kadang memaknai sebuah aturan itu berbeda, dan perbedaan persepsi bisa menjadi permasalahan,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan pemenuhan sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kompetensi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki aparatur yang cakap menghadapi kompleksitas pekerjaan sekaligus risiko hukum yang menyertainya.
Setelah proses pengadaan dinyatakan sesuai ketentuan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tetap menjadi kewajiban. Indah mengingatkan agar tidak terjadi praktik permainan, pungutan liar, maupun penyimpangan anggaran.
“Kalau pengadaan barang dan jasanya sudah clear, insyaallah tinggal pelaksanaannya. Tidak boleh ada permainan maupun pungutan liar. Setelah itu, pelaksana harus benar-benar melakukan pengawasan dengan baik,” tegasnya.
Kapasitas SDM Perlu Diperkuat
Di sisi lain, Bupati mengakui keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi tantangan pemerintahan daerah. Persoalannya bukan sekadar jumlah pegawai, melainkan juga kualitas, kompetensi, dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu.
Beban tanggung jawab tersebut, menurut Indah, perlu diimbangi peningkatan kapasitas aparatur. Ia turut menyinggung beban kerja Inspektorat dan kelompok kerja (Pokja) pengadaan yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam pertimbangan kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu mempertimbangkan beban dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah agar kinerja organisasi berjalan optimal.
Ia berharap koordinasi antara OPD, Inspektorat, dan LKPP semakin intensif sehingga tersedia ruang konsultasi serta pendampingan bagi aparatur.
Melalui rapat koordinasi ini, Indah menginginkan peserta memperoleh pemahaman yang dapat diterapkan langsung dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat, langkah-langkah yang jelas, dan dapat kita tindak lanjuti dari pengetahuan yang diperoleh dari LKPP,” tuturnya.
Indah juga mengapresiasi kehadiran seluruh peserta, terutama perwakilan LKPP. Ia berharap sinergi tersebut memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sekaligus masyarakat Lumajang.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi profesional, transparan, dan akuntabel. Kepatuhan terhadap aturan, kompetensi aparatur, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan diharapkan menjadi fondasi pengelolaan anggaran daerah yang bersih dan bertanggung jawab












