Zulhas: Hampir Semua Ketum Parpol Tak Ajukan Kader
Jakarta, Jatim Mandiri
Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menguat dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut mayoritas partai koalisi sepakat menyerahkan posisi wakil presiden pada Partai Gerindra. Di sisi lain, PDIP menisyaratkan tetap pada lini oposisi, sedangkan Demokrat tak akan menyodorkan kadernya sebagai kandidat.
———————————
“Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat (wapres) dari Gerindra,” terang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (15/11).
Menurut Zulhas, kesepakatan itu merupakan hasil pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Partai-partai pengusung diberikan waktu satu minggu untuk melakukan pembahasan internal sebelum mengusulkan nama calon.
“Kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra. Nah, kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat,” katanya.
Sejumlah partai pengusung yang terlibat dalam pembahasan tersebut di antaranya Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Zulhas menegaskan, keputusan akhir mengenai sosok yang dipilih tetap diserahkan kepada Prabowo. “Serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden kepada Prabowo. “Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo,” kata Doli.
Sedangkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan pihaknya tak akan mengirimkan nama kader Demokrat dalam bursa wapres baru.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11). “Kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tegasnya.
Sementara itu, PDI Perjuangan menegaskan belum mengubah sikap politiknya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. “Haknya (pengajuan nama calon wapres) ada di presiden dan partai pengusung. Sampai hari ini sikap PDI Perjuangan belum berubah: penyeimbang. Di luar pemerintah,” ujar Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan keputusan strategis partai terkait posisi wakil presiden berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Sikap politik PDI Perjuangan terkait dengan posisi jabatan wakil presiden yang kosong pascamundurnya Saudara Gibran Rakabuming Raka, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, maka terhadap hal-hal yang sangat strategis tersebut kewenangan berada di tangan Ibu Ketua Umum Prof Dr Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto, Minggu (15/11).
Di tengah sikap partai-partai yang belum menyebutkan nama-nama kadernya untuk dicalonkan, dukungan terhadap Dasco justru mengemuka di lingkungan Partai Gerindra. “Kami Gerindra Sumbar mendukung Bapak Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI,” ungkap Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade, Minggu (15/11).
Dukungan serupa disampaikan DPD Gerindra Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jatim, Banten, Papua Barat Daya, serta sejumlah daerah lainnya. Mereka menilai Dasco memiliki kematangan politik dan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Nama Dasco disebut layak dengan mempertimbangkan tiga pertimbangan. Di antaranya, pengalaman kepemimpinan, loyalitas kepada Prabowo, serta kemampuannya menjaga kehormatan institusi negara.
Pakar politik sekaligus akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai Dasco memiliki kualitas kepemimpinan, kapabilitas, dan integritas untuk mendampingi Prabowo.
“Menurut saya, Dasco bisa diterima sebagai mitra dialog oleh semua partai politik, termasuk yang berada di luar koalisi pemerintah. Kemampuan menjaga komunikasi dengan partai yang berbeda sikap itu penting ketika pemerintah membutuhkan masukan dan dukungan di parlemen,” ujarnya.
Dari sisi pengalaman, Ujang melihat Prabowo dan Dasco memiliki latar belakang yang saling melengkapi. Prabowo memiliki pengalaman panjang di militer, sedangkan Dasco membawa pengalaman sebagai politikus sipil di parlemen.
“Pak Prabowo ini kan punya pengalaman panjang di militer, sementara Pak Dasco membawa pengalaman sebagai politikus sipil di parlemen. Menurut saya, keduanya bisa menjadi pasangan yang ideal, cocok, dan saling mengisi,” kata Ujang.
Ia juga menilai loyalitas Dasco kepada Prabowo menjadi pertimbangan penting. Hubungan kepercayaan antara Presiden dan Wakil Presiden diperlukan agar agenda pemerintahan berjalan konsisten.
“Yang terakhir, saya melihat Pak Dasco selama ini tegak lurus kepada Pak Prabowo. Jika dipercaya menjadi wakil presiden, loyalitas itu bisa ditunjukkan dengan menjalankan tugas dari Presiden secara konsisten dan menyampaikan pertimbangan secara terbuka ketika ada persoalan yang perlu dibahas,” tuturnya. (*/ibn)












