Intisari Berita:
- Srikandi Surabaya menggelar aksi damai di Taman Apsari depan Gedung Negara Grahadi, diwarnai aksi bagi-bagi pembalut ke Polwan dan penolakan bunga dari polisi.
- Juru Bicara Aksi yang juga dokter muda, Putri Bunga, menuntut transparansi pendataan korban ISPA dan pemantauan jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak akibat karhutla.
- Massa mendesak pemerintah memprioritaskan penguatan fasilitas puskesmas yang telah ada daripada membuat program baru yang berpotensi memangkas peran dokter di fasilitas klinik.
Surabaya, Jatim Mandiri — Aksi penyampaian aspirasi dengan pendekatan tidak biasa berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, pada Minggu (8/11/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Bergerak bersama Srikandi Surabaya memadati kawasan Taman Apsari untuk menyuarakan kritik terkait tata kelola kesehatan publik, penanganan bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di tengah ketatnya barikade pengamanan, sejumlah demonstran perempuan menghampiri jajaran Polisi Wanita (Polwan) yang berjaga untuk membagikan pembalut secara langsung. Aparat kepolisian merespons aksi tersebut dengan membentangkan spanduk sambutan bertuliskan “Selamat Datang Pejuang Aspirasi” sembari menawarkan bunga mawar kepada massa aksi. Namun, pemberian bunga dari pihak kepolisian tersebut secara tegas ditolak oleh para demonstran.
Unjuk rasa berlangsung damai dan sarat muatan ekspresi kultural. Massa memusatkan kegiatan di ruang terbuka Taman Apsari dengan membentangkan poster dan spanduk tuntutan, membacakan puisi, bernyanyi bersama, hingga menampilkan pertunjukan seni di hadapan aparat yang bersiaga di seberang jalan gerbang Grahadi.
Sorot Dampak Karhutla: Transparansi Data Korban dan Tumbuh Kembang Anak
Di balik kemasan teatrikal dan interaksi simbolik dengan aparat, terdapat kegelisahan substantif yang diangkat para demonstran. Isu utama yang disuarakan adalah ketiadaan basis data terbuka mengenai dampak riil bencana karhutla terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan anak-anak.
Juru Bicara Aksi, Putri Bunga, yang hadir mewakili kalangan mahasiswa profesi dokter atau dokter muda, menegaskan bahwa pemerintah belum serius memetakan dampak kesehatan asap karhutla secara jangka panjang. Menurutnya, angka penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gangguan paru-paru permanen, hingga korban jiwa yang bersumber dari data luar harus dikaji dan diverifikasi secara transparan kepada publik.
“Harusnya pemerintah kalau melihat ada angka dari luar, mereka kaji. Benar enggak kira-kira yang meninggal itu? Kalau benar, ada berapa, di mana, penyebabnya apa,” tegas Putri Bunga di sela-sela aksi.
Putri menambahkan bahwa tanggung jawab negara tidak boleh berhenti saat titik api padam atau sebatas mencatat korban sesaat bencana terjadi. Pemantauan berkala terhadap anak-anak yang menghirup partikel asap beracun dinilai mutlak dilakukan demi mencegah gangguan tumbuh kembang di kemudian hari.
“Harusnya pemerintah juga mengeluarkan, oke, yang anak-anak terkena dampak karhutla, untuk pertumbuhannya supaya tumbuh kembangnya bagus itu dikasih pencegahannya bagaimana, menanggulanginya bagaimana?” imbuhnya.
Kontradiksi Visi Generasi Emas dan Kritik Layanan Puskesmas
Lebih lanjut, Putri menilai pembiaran dampak polusi asap karhutla sangat bertolak belakang dengan jargon pemerintah pusat yang gencar mengampanyekan pembentukan generasi emas serta penekanan angka stunting. Anak-anak yang sejak dini terpapar racun udara berisiko tinggi mengalami degradasi kesehatan kronis yang mengancam masa depan bangsa.
Jangan Buat Terobosan Baru Sebelum Benahi Puskesmas
Selain problem karhutla, demonstran mengkritisi arah kebijakan pelayanan kesehatan nasional yang dinilai kurang matang. Putri menyinggung rencana penguatan jejaring klinik yang disinyalir berpotensi mereduksi peran dokter dengan lebih mengandalkan tenaga perawat serta bidan.
Ia mendesak pemangku kebijakan agar mengutamakan pembenahan dan revitalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah ada, khususnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), daripada sibuk meluncurkan gebrakan program baru tanpa fondasi kuat.
“Kenapa enggak dibagusin aja? Kenapa mereka selalu membuat gebrakan baru yang sebenarnya seolah-olah Indonesia baru merdeka? Yang sudah bagus dibikin lebih bagus lagi, yang kurang dibikin lebih bagus lagi, yang belum ada ya dibuat,” pungkas Putri.
Massa Aliansi Surabaya Bergerak dan Srikandi Surabaya menuntut pemerintah segera merumuskan kebijakan kesehatan yang berkesinambungan—mulai dari akurasi pendataan korban bencana, pemantauan klinis jangka panjang, hingga kepastian keterjangkauan layanan medis bagi seluruh masyarakat terdampak.
