Jakarta, Jatimmandiri.id – Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau Kak Seto mengusulkan pembentukan Seksi Perlindungan Anak di Tingkat Rukun Tetangga (SPARTA) di seluruh RT di Jakarta. Gagasan tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan anak mulai dari lingkungan terdekat, sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan sejak dini.
Usulan itu disampaikan Kak Seto saat bertemu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (20/07). Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan warga di tingkat lingkungan.
“Salah satu yang ingin kami usulkan adalah karena pemberdayaan masyarakat penting sekali, kami sudah merintis sejak tahun 2011, (dari) LPAI, yaitu SPARTA, Seksi Perlindungan Anak di tingkat rukun tetangga,” jelas Seto.
Ia mengungkapkan, program SPARTA telah diterapkan di sejumlah daerah. Bahkan, Tangerang Selatan pernah memperoleh Rekor MURI sebagai kota pertama yang seluruh RT-nya memiliki Seksi Perlindungan Anak. Selain itu, program serupa juga sudah berjalan di Bekasi, Bengkulu Utara, dan Belitung.
Melihat keberhasilan tersebut, Kak Seto berharap Jakarta dapat menjadi provinsi pertama yang menerapkan SPARTA di seluruh RT pada setiap kota administrasi. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan status Jakarta sebagai Kota Ramah Anak.
“Dimulai dari yang paling dekat dengan keluarga, yaitu rukun tetangga, yang sangat peduli pada perlindungan anak dan segera mencegah terjadinya berbagai kekerasan terhadap anak. Jadi mudah-mudahan, DKI kami juga usulkan nanti kalau sudah mendapatkan instruksi ini sebagai provinsi pertama yang seluruh RT-nya di tiap kota sudah dipenuhi dengan SPARTA,” paparnya.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pemerintah daerah akan mempelajari lebih lanjut penerapan SPARTA di Jakarta.
“Kak Seto yang tadi usulannya mengenai SPARTA, nanti kami kaji, kami dalami,“ ujar Pramono.
Ia menambahkan, DKI Jakarta telah menyandang predikat sebagai provinsi ramah anak sejak 2022. Karena itu, pemerintah berkomitmen mempertahankan capaian tersebut, termasuk dengan membuka peluang menghadirkan program-program yang semakin memperkuat perlindungan anak di tingkat masyarakat.
