Intisari Berita:
Pemprov Jatim berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi Banggar DPRD Jatim demi menyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan.
Realisasi Pendapatan Daerah Jatim TA 2025 sukses melampaui target dengan capaian Rp29,888 triliun (104,65%), namun belanja modal tanah serta infrastruktur jalan dan irigasi masih perlu digenjot karena belum memenuhi target 100%.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diwujudkan melalui kesiapan Pemprov Jatim untuk mengkaji dan menindaklanjuti secara serius seluruh rekomendasi strategis yang diberikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan bahwa masukan konstruktif dari legislative tersebut akan dijadikan instrumen evaluasi penting. Tujuannya adalah untuk menyempurnaan sistem perencanaan serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada periode-periode mendatang.
“Masukan-masukan dari Banggar akan kami kaji secara serius untuk ditindaklanjuti sehingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan semakin baik,” tegas Emil Elestianto Dardak usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Senin.
Capaian Positif Pendapatan Daerah TA 2025 Melampaui Target
Di tempat yang sama, Juru Bicara Banggar DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, memaparkan laporan resmi mengenai kinerja keuangan daerah sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2025. Secara umum, sektor pendapatan mencatatkan rapor yang sangat positif dengan melampaui target yang ditetapkan.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur TA 2025 berhasil menyentuh angka Rp29,888 triliun. Angka tersebut setara dengan 104,65 persen dari target awal yang dipatok sebesar Rp28,559 triliun.
Keberhasilan fiskal ini ditopang oleh performa apik dari beberapa sektor pendapatan berikut:
-
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mampu terealisasi sebesar 107,83 persen dari target.
-
Pendapatan Daerah Lain yang Sah: Mencatatkan lonjakan signifikan hingga mencapai 122,89 persen.
-
Pendapatan Transfer: Terealisasi cukup stabil di angka 99,84 persen dari target.
Catatan Kritis Banggar: Belanja Modal Sektor Infrastruktur dan Tanah Menjadi Prioritas
Meskipun fungsi pendapatan daerah menorehkan prestasi, Banggar DPRD Jatim memberikan catatan kritis terkait serapan anggaran di sektor belanja. Fokus utama tertuju pada realisasi belanja modal yang dinilai masih perlu dioptimalkan performanya.
Berdasarkan laporan Cahyo Harjo Prakoso, realisasi belanja modal pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi baru menyentuh angka 86,64 persen dari target. Sementara itu, untuk pos belanja modal tanah, realisasinya berada di angka 83,77 persen.
Merespons hal tersebut, Wagub Emil Dardak mengakui bahwa capaian belanja modal, khususnya pada pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur, masih menyisakan ruang untuk ditingkatkan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika di lapangan seperti adanya kebijakan efisiensi anggaran serta beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan proyek fisik.
Langkah Konkret Pemprov dan Rekomendasi Sinkronisasi Sistem Operasional
Guna mengatasi kendala penyerapan anggaran tersebut, Banggar DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah rekomendasi taktis dan konkret untuk segera diimplementasikan oleh jajaran eksekutif Pemprov Jatim:
-
Pengalokasian Anggaran Pra-Kontrak (Pre-Procurement): Mendorong alokasi dana pra-kontrak sejak awal tahun anggaran khusus untuk proyek-proyek strategis agar pengerjaan fisik tidak terlambat.
-
Pemerataan Lokasi Pembangunan: Menyarankan distribusi proyek infrastruktur secara merata agar tidak hanya berpusat di wilayah yang sudah berkembang cepat.
-
Penyederhanaan Verifikasi Bansos: Meminta efisiensi alur birokrasi dalam verifikasi data penerima bantuan sosial masyarakat.
-
Sinkronisasi Data Kepegawaian Lintas OPD: Mendesak penguatan integrasi data pegawai dan pengelolaan belanja pegawai melalui koordinasi ketat antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Biro Organisasi sebelum pagu anggaran ditetapkan.
Melalui momentum ini, Emil Dardak berharap sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur dapat terus terjaga erat. Pola kemitraan ini diharapkan mampu membawa pengelolaan APBD Jatim tidak sekadar memenuhi aspek akuntabilitas administrasi dan regulasi semata, melainkan berdampak nyata pada akselerasi pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Timur.
