Hilirisasi Misi Dagang 2026: Jatim dan Riau Resmi Teken 11 Perjanjian Kerja Sama Strategis Lintas Sektor

Intisari Berita:

• Pemprov Jatim dan Pemprov Riau resmi menandatangani 11 Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas sektor dalam rangkaian Misi Dagang dan Investasi 2026 di Pekanbaru.

• Langkah konkret ini mempertemukan potensi industri manufaktur Jatim sebesar Rp888,44 triliun dan raksasa perkebunan Riau sebesar Rp317,14 triliun guna membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Pekanbaru, Jatimmandiri.id — Hubungan bilateral antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Pemerintah Provinsi Riau memasuki babak baru yang lebih progresif. Kedua pemerintah daerah secara resmi menandatangani 11 Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dalam rangkaian agenda Misi Dagang dan Investasi Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Novotel Pekanbaru, Rabu (8/7/2026).

Penandatanganan kesepakatan massal ini menjadi manifestasi serta langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antardaerah. Sinergi ini dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menarik arus investasi baru, serta mengoptimalkan program pembangunan daerah yang saling menguntungkan (mutual benefit).

Membedah 11 Sektor Utama dalam Perjanjian Kerja Sama

Sebelas PKS yang disepakati tersebut tidak hanya mengikat jajaran birokrasi pemerintahan, melainkan juga mengintegrasikan sektor asosiasi pengusaha dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Cakupan kesepakatan akbar ini meliputi:

• Sektor Perindustrian dan Perdagangan

• Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perkebunan

• Sektor Peternakan, Kelautan, dan Perikanan

• Sektor Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

• Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

• Sektor Penanaman Modal (Investasi)

• Kemitraan antara Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur dengan KADIN Riau

• Kemitraan antara Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Timur dengan IWAPI Riau

Komitmen Keberlanjutan Pembangunan Dua Raksasa Ekonomi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa penandatanganan 11 PKS ini merupakan bentuk komitmen riil dari kedua pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi jangka panjang.

Fokus utamanya tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka transaksi dagang jangka pendek, melainkan pada penguatan fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Kerja sama yang dibangun hari ini merupakan langkah konkret untuk mempertemukan potensi dan kebutuhan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Riau. Melalui sinergi ini, kami berharap tercipta hubungan yang semakin erat dalam perdagangan, investasi, penguatan UMKM, ketahanan pangan, hingga pengembangan sektor strategis lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Khofifah pada Rabu (8/7/2026).

Khofifah menempatkan Riau sebagai mitra yang sangat strategis bagi Jawa Timur. Keunggulan komparatif Riau di sektor perkebunan dan industri pengolahan diharapkan dapat langsung terhubung dengan pasar Jawa Timur melalui PKS yang sudah disahkan, sehingga mampu mendongkrak daya saing ekonomi kedua daerah.

Kapitalisasi PDRB Lintas Pulau Menuju Rantai Pasok Nasional

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, menggarisbawahi bahwa penandatanganan ini membuktikan bahwa Misi Dagang 2026 bukan sekadar agenda seremonial atau kunjungan kerja antardaerah biasa.

“Ini bukan sekadar kunjungan antardaerah, tetapi langkah konkret untuk mempertemukan potensi, kebutuhan, pasar, industri, dan peluang investasi antara dua provinsi besar dalam struktur ekonomi nasional,” tegas Syahrial Abdi.

Kekuatan Makro Ekonomi Jatim dan Riau

Kolaborasi ini mempertemukan dua entitas dengan rapor ekonomi yang sangat impresif pada awal tahun 2026:

Syahrial mengingatkan seluruh jajaran dinas terkait agar kesepakatan yang telah ditandatangani ini segera diwujudkan ke dalam program kerja dan realisasi investasi riil di lapangan, bukan sekadar berakhir sebagai dokumen administratif di ruang birokrasi.

“Kami berharap kerja sama ini menghasilkan transaksi dagang, perluasan distribusi, peningkatan investasi, serta membuka lebih banyak peluang usaha. Inilah makna penting dari pertemuan ini, yaitu membangun rantai pasok yang lebih kuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Indonesia,” tutup Syahrial optimis.