Ringkasan Berita: Ratusan massa yang terdiri dari petani, relawan, dan mitra pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mereka menuntut evaluasi total terhadap tata kelola anggaran dan komunikasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dampak domino dari penghentian mendadak operasional dapur selama libur sekolah.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Di balik dinamika implementasi program nasional, ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat Jawa Timur berkumpul menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Massa yang terdiri dari petani, relawan, pemasok bahan pangan, hingga mitra pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Jawa Timur ini turun ke jalan demi menyuarakan aspirasi terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi ini menegaskan posisi masyarakat bawah yang merasakan langsung dampak ekonomi mikro dari program tersebut. Meski menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan MBG, massa menuntut evaluasi total atas tata kelola anggaran, peningkatan saluran komunikasi dengan pihak ketiga, serta solusi konkret atas dampak penghentian operasional dapur secara mendadak selama masa libur sekolah.
Pembuktian Dampak Ekonomi Mikro di Akar Rumput
Koordinator Lapangan Aksi, Reza Pahlevi, menyayangkan narasi publik di tingkat nasional yang belakangan ini terlalu banyak membingkai program MBG dari sisi negatif. Menurutnya, aksi damai ini justru menjadi momentum pembuktian bahwa roda ekonomi di tingkat bawah sangat terbantu oleh program ini jika dikelola dengan benar.
“Anggaran harus difokuskan langsung ke dapur untuk belanja bahan baku dan operasional, bukan untuk pengadaan yang tidak mendesak. Dampak ekonomi mikronya sangat luar biasa bagi petani, UMKM, dan pekerja lokal,” ujar Reza Pahlevi di tengah massa aksi.
Selain tata kelola internal, massa menyoroti isu rencana pemangkasan anggaran MBG tahun 2027 yang kabarnya mencapai Rp174 triliun. Mereka mendesak agar langkah efisiensi yang diambil pemerintah menyasar pada pos belanja seremonial, bukan justru memotong pos anggaran krusial seperti biaya distribusi makanan atau biaya operasional dapur.
Infrastruktur Terbengkalai dan Krisis Komunikasi Badan Gizi Nasional
Sektor kemitraan menjadi salah satu poin krusial yang disuarakan. Massa menilai terdapat sumbatan komunikasi dua arah antara Badan Gizi Nasional dengan mitra pengelola dapur di daerah. Masalah ini berdampak fatal karena banyak mitra lokal yang telah menanamkan investasi besar, bahkan hingga mengajukan pinjaman ke perbankan, demi membangun dapur SPPG yang sesuai dengan standar ketat pemerintah.
Kenyataan di lapangan menunjukkan beberapa dapur yang telah selesai dibangun justru terlantar dan belum kunjung dioperasikan oleh instansi terkait. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran massal terhadap keberlanjutan program serta kepastian pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh pengusaha lokal.
Dampak Domino Penghentian Operasional Selama Libur Sekolah
Kebijakan penghentian sementara operasional dapur selama masa libur sekolah yang diterapkan secara mendadak terbukti memicu dampak domino yang berat di lapangan. Dua sektor yang paling terpukul adalah para relawan dapur dan komunitas petani:
-
Bagi Relawan Dapur: Setiap dapur SPPG rata-rata mempekerjakan 50 relawan lokal yang mayoritas telah melepas pekerjaan lama mereka demi program ini. Penutupan mendadak membuat ribuan tenaga kerja di Jawa Timur kehilangan sumber penghasilan utama tanpa adanya kepastian kompensasi.
-
Bagi Komunitas Petani: Kepastian serapan pasar yang selama ini mereka nikmati mendadak terputus total.
Koordinator Komunitas Petani Malang Raya, Sholehuddin, menjelaskan bagaimana kebijakan mendadak ini mengacaukan manajemen pertanian di tingkat lokal.
“Para petani telah mengubah total pola tanam demi menyuplai kebutuhan harian dapur MBG. Namun, saat ini harga di pasar umum mulai naik-turun lagi, dan petani kebingungan menyalurkan stok sayur yang melimpah,” keluh Sholehuddin.
Berharap Aspirasi Didengar Satgas MBG Jawa Timur
Melalui aksi damai ini, massa berharap bisa menyampaikan aspirasi dan dokumen tuntutan mereka secara langsung kepada Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak. Mereka menginginkan agar suara dari rantai terbawah program MBG ini dapat diteruskan ke Jakarta untuk menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat.
Massa menekankan pentingnya pembentukan ruang dialog terbuka yang inklusif antara pemerintah dan mitra pengelola dapur sebelum kebijakan strategis yang berdampak pada operasional harian diputuskan. Aksi ini menjadi panggilan terbuka bagi transparansi dan tata kelola kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan ekonomi masyarakat.***
