Ringkasan Berita: Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kortastipidkor Polri yang melakukan penggeledahan di KPPBC Juanda terkait kasus dugaan korupsi importasi ilegal ponsel bekas. Dari penggeledahan di kantor bea cukai, gudang kargo, hingga rumah dinas/pribadi tersebut, penyidik menyita dokumen dan data transaksi elektronik tanpa adanya tindakan intimidasi.
Sidoarjo, Jatimmandiri.id – Kasus dugaan korupsi dalam tata niaga importasi ilegal ponsel bekas yang kini tengah ditangani secara intensif oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menjadi pusat perhatian publik. Merespons perkembangan hukum tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I secara resmi angkat bicara mengenai rangkaian penggeledahan yang menyasar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Rusman Hadi, menegaskan bahwa institusinya bersikap kooperatif dan mendukung penuh seluruh tahapan penyidikan yang sedang digulirkan oleh aparat penegak hukum demi menegakkan transparansi serta keadilan di sektor kepabeanan.
“Kami menghormati setiap proses hukum yang dilakukan oleh sesama aparat penegak hukum. Memang ada penggeledahan dan pengambilan data yang diperlukan kepolisian dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan,” ungkap Rusman Hadi saat memberikan keterangan.
Sebaran Lokasi Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti
Operasi penggeledahan oleh tim penyidik Kortastipidkor Polri tidak hanya berpusat pada satu titik, melainkan menyisir beberapa lokasi strategis di Jawa Timur yang terindikasi kuat berkaitan dengan alur masuk komoditas ilegal tersebut.
Fokus Area Penggeledahan:
-
Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, Sidoarjo.
-
Fasilitas Gudang Kargo Bandara Internasional Juanda.
-
Dua unit rumah kediaman yang berlokasi di wilayah Surabaya.
Dari rangkaian penggeledahan komprehensif tersebut, penyidik mengamankan dan menyita volume barang bukti yang masif untuk kemudian langsung dianalisis secara mendalam oleh tim Kortastipidkor Polri. Barang bukti yang disita meliputi dokumen fisik kepabeanan, dokumen importasi, catatan riwayat transaksi keuangan, serta data elektronik pendukung lainnya.
Klarifikasi Isu Pengerahan Massa dan Komitmen Pendampingan Hukum
Pihak DJBC Jatim I juga meluruskan persepsi keliru yang sempat berkembang di masyarakat mengenai kedatangan tim kepolisian dalam jumlah besar. Rusman memastikan bahwa seluruh prosedur hukum yang dijalankan oleh penyidik di lapangan berjalan secara kondusif dan profesional tanpa disertai tindakan intimidatif sama sekali.
“Silahkan saja, dan tidak ada intimidasi dalam proses tersebut. Memang biasanya ketika banyak petugas datang, muncul anggapan seolah-olah ada pengerahan massa atau intimidasi, padahal tidak demikian,” tambah Rusman menepis spekulasi publik.
Mengenai status kepegawaian internal, hingga saat ini belum ada surat pemanggilan resmi lebih lanjut dari kepolisian terhadap jajaran pegawai Bea Cukai Juanda pasca-pemeriksaan awal. Kendati demikian, Kanwil DJBC Jatim I menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum yang melekat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku apabila di kemudian hari terdapat anggotanya yang dipanggil sebagai saksi maupun dimintai keterangan tambahan.
Langkah proaktif ini menegaskan sinergi positif yang tetap terjalin baik antara Ditjen Bea Cukai dan Polri dalam memitigasi kejahatan kerah putih serta memulihkan keadilan pada sistem kepabeanan Indonesia.***
