Jakarta, Jatimmandiri.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia atas kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Jakarta Timur, Sabtu (4/7).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, sebagai perwakilan institusi Polri.
Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran aktif Polri dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji melalui pengamanan, perlindungan jemaah, penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta penegakan hukum guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan.
Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sekaligus memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari jajaran Kementerian Haji dan Umrah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para mitra kerja.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi antarlembaga dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
Selama penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Polri berperan aktif dalam mengamankan proses keberangkatan dan kepulangan jemaah, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, melindungi masyarakat dari praktik penyalahgunaan penyelenggaraan perjalanan ibadah, serta melakukan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan haji.
Sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan, Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Ilegal.
Satgas tersebut bertugas meningkatkan pengawasan, memperkuat langkah pencegahan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menindak pihak-pihak yang menyelenggarakan perjalanan ibadah haji secara melawan hukum.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada calon jemaah haji Indonesia.
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol. Dr. Drs. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Polri. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polri bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan atas sinergi yang telah terjalin dengan baik selama penyelenggaraan ibadah haji. Kami memandang penghargaan ini bukan sekadar capaian institusi, melainkan amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Johnny menambahkan, Polri akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta seluruh pemangku kepentingan guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik pada masa mendatang.
Menurutnya, Polri berkomitmen menghadirkan rasa aman melalui pengamanan yang optimal, perlindungan terhadap jemaah, penguatan sinergi lintas sektor, serta penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan.
Hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 juga akan menjadi dasar untuk melakukan berbagai penyempurnaan agar kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat.
Penghargaan yang diterima Polri dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi bukti bahwa kolaborasi antarkementerian dan lembaga mampu menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.
Ke depan, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah demi memastikan seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, serta memperoleh perlindungan secara optimal sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
