Surabaya, Jatimmandiri.id, – Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Momentum tersebut mengemuka seiring dikukuhkannya Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur dalam acara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6/2026).
Prosesi pengukuhan dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mewakili Kepala BPKP, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Polkamhum PMK) BPKP, Sally Salamah, turut hadir untuk menyaksikan sekaligus memberikan sambutan pada acara tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa BPKP memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kolaborasi yang selama ini telah terjalin perlu terus diperkuat agar setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik pengukuhan Bapak Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Kami meyakini BPKP memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini perlu terus diperkuat agar pembangunan di Jawa Timur dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Khofifah.
Sementara itu, Sally Salamah menyampaikan sejumlah pesan kepada Hasoloan Manalu agar segera memahami karakteristik daerah yang akan dipimpinnya. Ia menilai kemampuan beradaptasi dengan dinamika serta kearifan lokal Jawa Timur menjadi bekal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap pemerintah daerah.
“Segera lakukan adaptasi, pahami dinamika dan kearifan lokal Jawa Timur, serta identifikasi risiko-risiko utama yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan di Jawa Timur. Bangun dan perkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Segera merapat, kawal kebutuhan akuntabilitas Ibu Gubernur, para bupati dan wali kota, DPRD, APIP daerah, serta Aparat Penegak Hukum di wilayah Jawa Timur. Jadikan BPKP sebagai rumah konsultasi yang solutif,” pesan Sally.
Selain menekankan pentingnya adaptasi, Sally juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur untuk bersama-sama mengimplementasikan tema besar BPKP, yakni “Akuntabilitas untuk Kesejahteraan Rakyat”. Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada BPKP, tetapi juga membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh elemen pemerintahan.
“Kami menitipkan Kepala Perwakilan kami yang baru dan memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur agar beliau dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Manfaatkan BPKP untuk membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko sejak dini.
Kami yakin, dengan kemitraan yang kokoh dan komitmen yang kuat dari semua pihak, pemerintah daerah di Jawa Timur dapat terus bergerak maju dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pengukuhan Hasoloan Manalu diharapkan semakin memperkuat peran BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai auditor internal pemerintah sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kehadiran kepemimpinan baru juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, pimpinan BUMN dan BUMD, kepala instansi vertikal di lingkungan Provinsi Jawa Timur, para inspektur dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pimpinan organisasi profesi, kalangan akademisi, serta berbagai mitra strategis.
