Surabaya, Jatimmandiri.id – Anggota MPR RI/DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pentingnya langkah berani bagi Indonesia untuk melakukan rekonstruksi total terhadap arsitektur hukum dan ekonomi nasional.
Seruan ini disampaikan LaNyalla dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin, 22 Juni 2026.
Menurut LaNyalla, untuk benar-benar mewujudkan demokrasi dan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, perombakan fundamental adalah satu-satunya jalan keluar.
“Perubahan arah ideologis dari ekonomi berbasis pasar dominan menuju ekonomi konstitusional berbasis kepentingan rakyat, yang sekarang dijalankan Presiden Prabowo mengandung konsekuensi perombakan puluhan undang-undang hasil Reformasi yang pro pasar dan liberal,” ujar LaNyalla di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari elemen Pemuda Pancasila, komunitas buruh, petani, nelayan, serta aktivis perempuan Surabaya.
Mantan Ketua DPD RI ini tidak menampik bahwa kebijakan tersebut akan memicu resistensi, baik dari aktor domestik maupun internasional.
Baginya, turbulensi ekonomi yang dirasakan bangsa saat ini merupakan ekses dari perlawanan pihak-pihak yang selama ini menikmati kekayaan Indonesia di bawah sistem yang lama.
“Presiden Prabowo pasti tahu akan ada perlawanan. Dari dalam maupun dari luar negeri. Karena mereka yang melawan pasti sudah menjadi penikmat kekayaan Indonesia selama ini. Jadi tidak heran kalau dana asing keluar dan muncul tagar Sell Indonesia,” tukasnya.
Selain tekanan eksternal, LaNyalla juga menyoroti adanya hambatan internal berupa mental korup oknum pemegang amanah kekuasaan yang tidak selaras dengan visi Presiden.
Kondisi ini, menurutnya, memperparah hiruk-pikuk politik dan ekonomi nasional.
Dalam paparannya, LaNyalla menyoroti posisi Indonesia yang terus menjadi incaran kekuatan predatorik global.
Ia mengibaratkan pola hubungan ekonomi saat ini sebagai bentuk modern dari kolonialisme.
“Negara-negara yang ingin menguasai dan memiliki sumber daya tersebut. Ini sudah terbukti dengan masuknya VOC hingga masa penjajahan Belanda, sehingga Indonesia menjadi negara koloni Belanda,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah era kolonialisme fisik berakhir, lahir konsep Neo-Kolonialisme yang berbalut paradigma Neo-Liberalisme.
“Mulailah mereka menyusun strategi kolonialisme baru. Tanpa panjajahan fisik. Itulah konsep Neo-Kolonialisme yang semakin mendapat angin segar dengan lahirnya paradigma Neo-Liberalisme,” tambahnya.
LaNyalla mengupas modus kejahatan fiskal yang dilakukan korporasi global melalui tiga skenario.
Yakni, Under-Pricing, Under-Invoicing, dan Transfer-Pricing yang agresif.
Skenario ini bertujuan memindahkan keuntungan global ke yurisdiksi dengan pajak rendah, yang pada akhirnya merugikan negara.
“Inilah yang sekarang diperangi oleh Presiden Prabowo, dengan cara membelokkan kemudi kapal Indonesia menuju paradigma ekonomi Pancasila. Sekaligus untuk mewujudkan substansi demokrasi di Indonesia, yaitu keadaulatan dan keadilan sosial,” tegasnya.
Menanggapi aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa akhir-akhir ini, LaNyalla mengajak generasi muda untuk lebih kritis dalam membedakan antara fakta dan narasi.
“Fakta adalah kejadian. Sedangkan narasi adalah cara kejadian itu diceritakan. Faktanya, ekonomi Indonesia memang terguncang, karena ada perlawanan. Tetapi narasinya menjadi Indonesia bangkrut. Indonesia akan collaps. Indonesia bubar, dan sebagainya,” ujar LaNyalla.
Ia berharap intelektual muda tidak menjadi konsumen narasi, melainkan penguji hipotesa.
Baginya, pertarungan terbesar bangsa saat ini adalah menentukan apakah Indonesia akan terus mengikuti logika pasar global, atau kembali teguh pada Ekonomi Pancasila.
Dalam kesempatan yang sama, seorang aktivis pemuda Surabaya, Samsurin, turut menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya kehadiran Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke tingkat daerah.
“Pancasila ada di benak kita, tapi tidak secara praksis. Dengan kata lain, secara materi kita paham dan tahu apa itu Pancasila, namun tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari fakta tersebut, saya kira perlu dan sangat penting agar BPIP bisa dihadirkan hingga ke tingkat daerah,” pungkas Samsurin.
