Bali, Jatimmandiri.id – Di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat, demokrasi Indonesia kini menghadapi tantangan baru yang menuntut adaptasi.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan pentingnya memperkuat fondasi demokrasi melalui penguatan literasi politik dan partisipasi substantif, terutama bagi generasi muda.
Pernyataan tersebut disampaikan Lia dalam focus group discussion (FGD) Kelompok Badan Pengkajian MPR RI yang berlangsung di Bali, Jumat, 19 Juni 2026.
Hadir dalam forum ini deretan tokoh nasional, di antaranya Prof Yasonna H Laoly, Prof Dr I Dewa Gede Palguna, serta sejumlah legislator dan akademisi lintas bidang.
Dalam diskusinya, Lia menyoroti karakter unik demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya musyawarah.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kedaulatan bukan sekadar konsep yang kaku.
“Politik modern menunjukkan bahwa kedaulatan bukanlah konsep statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan perubahan struktur sosial,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini.
Menurutnya, tingginya angka partisipasi pemilih di Indonesia merupakan indikator kesehatan demokrasi yang positif.
Namun, partisipasi kuantitatif tersebut perlu dibarengi dengan kualitas pemahaman politik agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggung jawab.
Menanggapi akses informasi yang masif, Lia melihat fenomena ini sebagai peluang besar untuk mematangkan demokrasi.
Ia mengusulkan langkah strategis berupa penguatan pendidikan politik sejak dini, bahkan dimulai dari jenjang pendidikan menengah pertama (SMP).
“Generasi muda saat ini memiliki akses informasi yang luas. Ini menjadi peluang besar untuk membangun demokrasi yang semakin matang dan berkualitas,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bernegara yang kuat sekaligus memitigasi sikap apatis di kalangan pemilih pemula terhadap proses politik nasional.
FGD tersebut tidak hanya membahas partisipasi publik, tetapi juga menyoroti peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sementara itu, Prof Yasonna H Laoly menekankan pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam tidak lepas dari orientasi kesejahteraan sosial.
“Pengelolaan kekayaan alam harus benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Yasonna.
Senada dengan hal tersebut, pakar hukum tata negara Prof Dr I Dewa Gede Palguna menambahkan bahwa kehadiran negara sebagai regulator sangat krusial.
“Negara harus memastikan regulasi berjalan efektif agar pemanfaatan sumber daya alam benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Palguna.
Diskusi mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini menyimpulkan bahwa tantangan demokrasi saat ini tidak lagi sekadar urusan prosedural pemilu.
Transformasi opini publik di media sosial menuntut kolaborasi kuat antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat.
