Jakarta, Jatimmandiri.id, – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan besar-besaran terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu kebijakan yang kini menjadi sorotan adalah pembatasan jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat kecamatan. Kebijakan ini memicu beragam respons, termasuk dari kalangan investor yang telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk mendukung program tersebut.
Di tengah upaya memperluas jangkauan layanan gizi nasional, BGN justru memilih untuk menghentikan sementara pendaftaran dapur baru. Langkah moratorium tersebut diambil agar pemerintah dapat memfokuskan perhatian pada pembenahan sistem yang sudah berjalan, sekaligus mengevaluasi persebaran fasilitas layanan gizi yang dinilai belum merata di berbagai daerah.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa keberadaan dapur MBG dalam satu kecamatan perlu dibatasi agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Menurutnya, jumlah dapur yang terlalu banyak di satu wilayah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi layanan.
“Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja,” kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2025).
Kebijakan pembatasan maksimal enam dapur per kecamatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang kini telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menilai bahwa penambahan fasilitas baru bukan menjadi prioritas utama saat ini.
Menurut Nanik, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh sistem yang telah terbentuk dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat yang tepat sasaran kepada masyarakat.
“Pemerintah juga akan lebih memprioritaskan pembenahan sistem yang telah berjalan dibandingkan menambah jumlah dapur baru,” ujarnya.
BGN memandang langkah penataan ini penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program. Dengan sistem yang lebih tertata, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata tanpa mengorbankan efektivitas dan standar pelayanan.
Selain itu, pembatasan jumlah dapur juga diyakini dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mempermudah proses pengawasan di lapangan. Hal ini menjadi penting mengingat skala Program Makan Bergizi Gratis yang terus berkembang di berbagai daerah.
Nanik menjelaskan, pemerintah masih perlu melakukan pemetaan kebutuhan layanan gizi berdasarkan kondisi riil di setiap wilayah. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menghindari penumpukan dapur MBG di kawasan tertentu, sementara daerah lain justru masih kekurangan akses terhadap program.
Atas dasar itu, BGN memutuskan menerapkan moratorium pendaftaran dapur baru hingga kajian menyeluruh selesai dilakukan. Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk kembali membuka pendaftaran apabila hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kebutuhan tambahan fasilitas di sejumlah wilayah.
“Jadi moratorium. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya,” kata Nanik.
Di sisi lain, kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran dari para investor yang sebelumnya telah menanamkan modal untuk pembangunan dapur MBG di berbagai daerah. Sejumlah pihak bahkan mendatangi kantor BGN guna meminta kepastian mengenai kelanjutan proyek yang telah mereka biayai.
Para investor mengaku telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar, bahkan mencapai miliaran rupiah, untuk mendukung pembangunan fasilitas dapur MBG. Sebagian investasi tersebut diketahui difokuskan ke wilayah 3T, yakni daerah terdepan, tertinggal, dan terluar yang selama ini menjadi prioritas pemerataan pembangunan pemerintah.
Kondisi ini memunculkan ketidakpastian terkait kelanjutan investasi yang telah berjalan. Penghentian sementara pendaftaran dapur baru dikhawatirkan akan memengaruhi rencana ekspansi maupun operasional yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh para investor.
Sementara itu, BGN menilai persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan bukan semata-mata penambahan jumlah dapur, melainkan distribusi fasilitas yang belum proporsional. Berdasarkan evaluasi internal, masih terdapat kecenderungan penumpukan dapur MBG di wilayah perkotaan yang memiliki akses investasi lebih besar.
Sebaliknya, sejumlah daerah lainnya justru belum mendapatkan layanan pemenuhan gizi secara optimal. Situasi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Melalui kebijakan pembatasan jumlah dapur dan moratorium pendaftaran baru, pemerintah berupaya menciptakan distribusi layanan yang lebih adil sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas nasional tersebut.
Namun, di tengah upaya penataan sistem, muncul harapan dari kalangan investor agar pemerintah segera memberikan kepastian mengenai nasib investasi yang telah mereka tanamkan. Kejelasan regulasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan para pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan lebih dari 27.000 dapur MBG yang telah beroperasi, BGN kini menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yakni memastikan pemerataan layanan gizi bagi masyarakat dan memberikan kepastian bagi investor yang telah terlibat dalam program tersebut.
