Semarang, Jatimmandiri.id, – Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam memperkuat perekonomian daerah kembali menjadi sorotan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta BPD semakin aktif membuka akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama usaha mikro yang jumlahnya mendominasi di wilayah tersebut.
Pesan itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, keberadaan BPD sangat penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Di Jawa Tengah sendiri terdapat sekitar 4,2 juta pelaku UMKM, dengan sekitar 3,2 juta di antaranya merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Karena itu, perbankan daerah diharapkan hadir memberikan solusi pembiayaan yang mudah dijangkau agar pelaku usaha tidak bergantung pada pinjaman online maupun rentenir. Salah satu instrumen yang dapat dimaksimalkan adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang terjangkau. Sektor UMKM dinilai memiliki ketahanan yang kuat dan berperan besar dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat.
Selain mendorong peran perbankan, Ahmad Luthfi juga mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengambil bagian lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah. Menurutnya, kontribusi BUMD dibutuhkan, termasuk dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di masyarakat.
Ia mencontohkan komoditas bawang merah dari Brebes serta cabai yang kerap mengalami kendala distribusi dan gejolak harga di sejumlah wilayah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
Luthfi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kerja sama berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, BUMD, hingga sektor perbankan agar berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di wilayah kita,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Ketua Umum FKDK BPDSI, Mas’ud Said, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Jateng yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan nasional tersebut. Ia juga menyoroti kontribusi Bank Jateng sebagai salah satu BPD yang berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Mas’ud menjelaskan bahwa BPD memiliki posisi strategis dalam industri perbankan nasional. Total aset yang dimiliki seluruh BPD mencapai sekitar 10 persen dari total aset perbankan nasional atau setara dengan Rp1.100 triliun.
Dengan potensi tersebut, BPD dinilai perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan agar semakin tangguh menghadapi tantangan, mampu bersaing, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Pandangan serupa disampaikan Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas. Menurutnya, BPD merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi di daerah. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, kolaborasi, serta inovasi harus terus dilakukan agar BPD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
