Surabaya, Jatim Mandiri
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa menuai penolakan kalangan buruh. Mereka menilai angka tersebut masih terpaut Rp1 juta lebih dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp3.742.675 per bulan. Itu sebabnya, buruh berencana menggelar demonstrasi penolakan UMP Jatim 2027 pada Rabu (25/22).
UMP 2027 naik 11,57 persen atau Rp283.119,32 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.446.880,68. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 dan mulai berlaku 1 Januari 2027.
Atas hal itu, Sekretaris Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Jatim, Jazuli, menilai kebijakan tersebut merugikan pekerja karena belum mencerminkan kebutuhan hidup layak.
“Kebijakan yang sangat merugikan buruh,” kata Jazuli, kepada wartawan, Minggu (22/11).
Menurutnya, selisih UMP dengan KHL mencapai Rp1.012.675 setiap bulan. “Dengan demikian, buruh Jatim masih harus menanggung kekurangan lebih dari Rp1 juta setiap bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak,” ungkapnya.
Selain itu, buruh juga mempersoalkan dasar penghitungan UMP yang dinilai tidak mengacu pada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 139 ayat (1) dan (4), serta regulasi pengupahan lainnya.
“Dalam penetapan UMP tersebut, Gubernur dinilai tidak mendasarkan kebijakannya pada formula penghitungan upah maupun nilai Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana seharusnya menjadi ketentuan dalam penetapan upah minimum,” ujarnya.
“Seolah-olah daya tarik investasi di Jawa Timur harus dibangun dengan menekan upah buruh. Kami menegaskan bahwa buruh bukan komponen produksi yang dapat terus-menerus ditekan upahnya demi kepentingan investasi,” ungkapnya.
Buruh meminta Gubernur menghormati rekomendasi bupati/wali kota terkait sektor, subsektor, dan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027. Jika rekomendasi tidak diakomodasi, mereka meminta UMSK ditetapkan minimal 5 persen di atas UMK.
“Kami menegaskan bahwa rekomendasi Bupati/Wali Kota terkait sektor, subsektor, dan besaran UMSK harus dihormati. Jangan sampai kewenangan Gubernur dalam menetapkan UMSK justru digunakan untuk mengurangi perlindungan upah bagi pekerja/buruh di sektor-sektor tertentu,” terangnya.
Di sisi lain, PERDA KSPI Jatim berencana menggelar demonstrasi pada Rabu (25/11) dan menggugat keputusan UMP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kami menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata persoalan kenaikan angka upah, melainkan perjuangan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan hak konstitusional pekerja/buruh atas penghidupan yang layak,” tegas Jazuli.
Sementara itu, Khofifah menjelaskan kenaikan UMP mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, perkembangan ekonomi, dan keberlangsungan kesempatan kerja.
“Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” kata seperti dikutip Antara.
Penghitungan UMP mempertimbangkan inflasi 3,33 persen, pertumbuhan ekonomi Jatim 5,82 persen, serta estimasi KHL 2026 sebesar Rp3.742.675.
Rasio UMP terhadap KHL meningkat menjadi 72,94 persen dari sebelumnya 65,38 persen.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ujar Khofifah.
Gubernur juga menyebut penetapan UMK dilakukan melalui mekanisme tersendiri dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi setiap daerah. Setelah UMK ditetapkan, besaran itulah yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota.
Khofifah meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan serta membangun komunikasi terbuka dengan pekerja demi menjaga kepastian hak dan hubungan industrial yang kondusif. (*/ibn)












