Jakarta, Jatim Mandiri
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan pimpinan empat partai koalisi di Hambalang, Bogor, sebelum 25 November 2026. Agenda itu membahas dua kandidat Wakil Presiden yang akan diserahkan kepada MPR untuk dipilih.
Empat partai yang terlibat yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut pertemuan diperkirakan berlangsung 22 atau 23 November. “Dalam rangka membahas proses daftar dua nama yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR sebagai calon Wakil Presiden,” kata Bahlil, Minggu (22/11).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga dipastikan menghadiri pertemuan tersebut. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan dirinya telah menerima arahan untuk mempersiapkan agenda pembahasan.
“Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan akan hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo bersama partai koalisi untuk mendiskusikan nama calon Wapres. Untuk waktunya, sedang menunggu,” ujar Viva.
Ia menegaskan PAN menyerahkan penentuan kandidat kepada Presiden Prabowo.
“Menurut Bang Zulkifli Hasan, sikap PAN sudah jelas bahwa persoalan nama calon wapres diserahkan sepenuhnya kepada keputusan final dari Presiden Prabowo,” imbuhnya.
Sementara itu, Menko Kumham dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan secara pribadi siap menjadi Wakil Presiden apabila ditunjuk Prabowo. Nama Sufmi Dasco, Sugiono, dan Ahmad Muzani juga disebut dalam bursa kandidat.
Pada perkembangan lain, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menanggapi ramainya pemberitaan terkait usulannya agar Indonesia memiliki tiga wapres. Menurutnya, gagasan itu dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan pemerintahan sekaligus mengawal pembangunan di berbagai wilayah.
“Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,” kata Sultan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11).
Menurutnya, luas wilayah dan keberagaman Indonesia menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memikirkan sistem kepemimpinan nasional ke depan. “Mengapa saya berpikir begitu? Karena Indonesia ini negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, penduduknya besar, pulaunya ribuan, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam,” sambungnya.
Sultan menilai, sistem kepemimpinan nasional perlu terus dikembangkan agar mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat dengan memberikan ruang lebih besar bagi aspirasi daerah.
Dia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan serta kepentingan daerah. Karena itu, Sultan mendorong agar gagasan tersebut dibahas secara terbuka dengan melibatkan ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat. Dia juga membuka ruang bagi kritik maupun alternatif pemikiran lainnya.
“Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat,” ujarnya.
Sultan menegaskan, gagasan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik sesaat. Dia juga tidak sedang mengusulkan perubahan sistem ketatanegaraan untuk diterapkan saat ini.
Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, setiap pemikiran mengenai perubahan sistem tersebut harus melalui kajian serius, mekanisme konstitusional, serta kesepakatan kebangsaan yang luas. (*/ibn)












