Intisari Berita:
- Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, merespons instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta lurah dan camat rutin mengawasi proyek kampung menyusul sidak DSDABM di Simorejo Timur 1.
- Politisi Muda Golkar tersebut menegaskan bahwa pemantauan kualitas dan keamanan pembangunan lingkungan merupakan tugas melekat dalam mitigasi teritorial lurah dan camat.
- Achmad mengingatkan perlunya harmonisasi pengerjaan dana kelurahan (dakel) dengan DSDABM agar selaras dengan peta penanggulangan banjir kawasan yang ditetapkan Pemkot Surabaya.
Surabaya, Jatim Mandiri – Instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar lurah dan camat lebih aktif memantau pengerjaan proyek di perkampungan dan perumahan mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menilai pengawasan tersebut sudah semestinya dijalankan secara melekat oleh jajaran pimpinan wilayah.
Tanggapan ini disampaikan menyusul langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) yang turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek saluran dan paving di kawasan Simorejo Timur 1, setelah adanya aduan warga terkait kualitas pengerjaan.
Pengawasan Proyek Sebagai Tugas Melekat Mitigasi Teritorial
Politisi Muda Golkar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Surabaya itu menjelaskan, fungsi kepemimpinan di tingkat kelurahan dan kecamatan mencakup mitigasi teritorial secara menyeluruh. Karena itu, lurah dan camat wajib memahami dinamika persoalan sosial maupun progres pembangunan infrastruktur yang berjalan di wilayah kerja masing-masing.
Menurut Achmad, pemantauan lapangan tidak hanya sekadar mengecek fisik bangunan, tetapi juga memastikan aspek keamanan pengerjaan, kesesuaian mutu konstruksi, hingga dampak manfaat atau nilai lebih proyek bagi masyarakat sekitar.
“Keberadaan proyek yang ada di lingkungan sudah semestinya menjadi tugas melekat dari jabatan lurah maupun camat. Karena mitigasi teritorial, mereka harus memahami baik masalah sosial maupun pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing. Baik dari sisi keamanan serta kualitas proyek ataupun nilai lebih dari pembangunan proyek bagi lingkungan tersebut,” ujar Achmad Nurdjayanto kepada Jatim Mandiri via gawainya, Minggu (22/11/2026).
Harmonisasi Dana Kelurahan dengan Peta Penanggulangan Banjir DSDABM
Lebih lanjut, anggota komisi yang membidangi urusan pembangunan dan infrastruktur ini menyoroti pentingnya koordinasi teknis antara pelaksana proyek di tingkat kelurahan dengan perangkat daerah terkait. Ia mengingatkan agar pengerjaan proyek melalui skema dana kelurahan (dakel) tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa mengacu pada perencanaan induk kota.
Achmad menekankan perlunya harmonisasi antara jajaran kewilayahan bersama DSDABM Kota Surabaya, khususnya dalam menyukseskan agenda penanggulangan banjir kawasan maupun lingkungan. Keselarasan arah pembangunan di tingkat kampung dinilai krusial agar sistem drainase terhubung secara optimal.
“Termasuk harmonisasi pengerjaan dakel dengan OPD terkait, DSDABM, dalam rangka penanggulangan banjir kawasan atau lingkungan. Jangan sampai pembangunan melalui dakel tidak linier dengan peta penanggulangan banjir yang telah ditetapkan Pemkot dan DSDABM,” tegas Achmad.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melalui unggahan media sosialnya mengajak warga turut memantau proyek di kampung dan perumahan serta segera melapor ke lurah apabila menemukan kekurangan. Menindaklanjuti laporan warga, Kabid Drainase DSDABM Kota Surabaya Adi Gunita telah meninjau pengerjaan saluran di Simorejo Timur 1 dan meminta pelaksana merapikan sambungan u-ditch, meretur material pabrikan yang tidak sesuai spesifikasi, serta mempercepat penyelesaian proyek hingga akhir November untuk mengantisipasi musim hujan.












