Jakarta, Jatim Mandiri – Presiden Prabowo Subianto menyatakan menunda keputusan untuk menentukan nama calon wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Penundaan penetapan nama tersebut dilakukan setelah rangkaian lawatan kenegaraan luar negeri rampung. Kepala negara dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina dan KTT APEC di Tiongkok.
Pernyataan penting terkait pengisian kursi wakil presiden disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus memperingati milad ke-114 organisasi tersebut. Acara resmi tingkat nasional bertempat di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11). Prabowo menyampaikan kepastian agenda diplomatiknya di hadapan para hadirin sebelum mengambil sikap final mengenai sosok pendamping barunya.
“I will visit Manila for the ASEAN agenda, not for sightseeing. From Manila, I will continue my visit to Shenzhen, China, and after that, I will decide on the vice-presidential candidates,” tegas Prabowo saat menyampaikan pidato resminya di Palu terkait rencana lawatan kerja diplomasinya.
Presiden Prabowo juga mengaku memerlukan petunjuk spiritual sebelum memantapkan pilihan terbaik guna memimpin pemerintahan ke depan. Dirinya secara terbuka memerlukan “whisper from Almighty God” untuk menentukan figur yang dinilai paling tepat menjadi suksesor kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka di kabinet pemerintahan. Kendati demikian, kepala negara belum membeberkan nama maupun kriteria khusus figur incarannya.
Penjelasan tersebut dilontarkan Presiden Prabowo menjelang akhir amanatnya sembari menyinggung ritme kerja pemerintahan yang begitu padat. Menurut pengakuannya, jajaran kabinet menteri tidak memiliki hari libur karena tugas negara yang mendesak. Pembantu presiden dilaporkan rutin bekerja keras hingga larut malam dan langsung bersiap kembali ke kantor esok paginya tanpa hambatan.
“For us, there is no time to rest,” imbuh Presiden Prabowo menegaskan komitmen kerja tanpa henti seluruh menteri kabinet dalam menjalankan roda pemerintahan nasional di tengah berbagai agenda kenegaraan penting yang sedang berjalan saat ini.
Kebutuhan penentuan nama baru mencuat setelah pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka pada hari Kamis sebelumnya. Mantan wakil presiden tersebut awalnya menyerahkan pernyataan tertulis secara langsung kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya, surat pengunduran diri diserahkan sendiri kepada para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tengah sorotan mengenai kualifikasi pendidikan setingkat SMA miliknya.
Berdasarkan regulasi Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, jika terjadi kekosongan posisi wakil presiden, lembaga legislatif MPR memiliki mandat konstitusi untuk bertindak. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang paripurna dalam kurun waktu 60 hari. Lembaga ini bertugas memilih wakil presiden baru dari dua nama calon resmi yang diusulkan oleh presiden.
Di samping itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Lembaga Legislatif menegaskan syarat figur yang dicalonkan. Kandidat yang diajukan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden harus berasal dari partai politik atau koalisi partai politik pendukung pasangan calon pemenang Pemilu Presiden 2024.
