Nganjuk, Jatimmandiri.id – Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk memperkuat sinergi mitigasi bencana melalui kegiatan Desk Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 di Hotel Kampi Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Forum ini memetakan sekaligus menghimpun data komprehensif terkait indikator ketahanan wilayah.
Fokus pembahasan mencakup aspek kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, hingga peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Hadir mewakili Administratur/KKPH Nganjuk Agus Suryawan, Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan Agraria, dan Komunikasi Perusahaan (HKAKP) Whempy Eka Putranto menegaskan posisi strategis Perhutani dalam menekan risiko bencana lewat pengelolaan hutan lestari.
Menurutnya, kelestarian kawasan hutan berbanding lurus dengan keseimbangan ekosistem dalam mencegah banjir, tanah longsor, maupun kebakaran hutan.
“Kami berharap melalui kegiatan pengukuran IKD ini, terbangun sinergi yang semakin kuat dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Nganjuk,” ungkap Whempy kepada wartawan.
Ia menambahkan, upaya menjaga kelestarian hutan tidak dapat dijalankan Perhutani secara parsial.
Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor, terutama dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk, agar fungsi kawasan hutan tetap terjaga secara berkelanjutan.
“Kami berharap melalui koordinasi dan silaturahmi ini, kerja sama yang telah terjalin dapat semakin ditingkatkan sehingga keberadaan hutan mampu memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat,” kata Whempy.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk Sutomo yang hadir didampingi Konsultan dari Universitas Merdeka Madiun Diana menjelaskan, Desk Pengukuran IKD Tahun 2026 menjadi instrumen vital untuk mengevaluasi kapasitas serta kesiapan daerah menghadapi berbagai potensi bencana.
Sutomo menekankan bahwa akurasi pengukuran IKD sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan kontribusi data dari seluruh perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terkait, termasuk Perhutani.
Keterpaduan data lintas instansi tersebut akan memotret kondisi ketahanan daerah secara utuh sebagai pijakan merumuskan langkah strategis pengurangan risiko bencana.
Melalui penyamaan persepsi dan kolaborasi lintas lembaga ini, Perhutani KPH Nganjuk meneguhkan komitmennya untuk terus mengawal perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan demi menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Nganjuk.
