Lumajang, Jatimmandiri.id – Inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan tidak harus dimulai dari gedung perkantoran. Pemanfaatan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) hingga tingkat dusun justru dinilai mampu membuka peluang pengawasan lingkungan yang lebih partisipatif sekaligus mendukung transparansi pemerintahan. Terobosan masyarakat tersebut mendapat apresiasi Bupati Lumajang Indah Amperawati.
Apresiasi yang disampaikan Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menjadi bagian dari pembahasan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut berlangsung secara daring dari Ruang Mahameru, Kantor Bupati Lumajang, Kamis (12/11).
Dalam sesi wawancara, Bunda Indah secara khusus menyoroti pemasangan CCTV di sejumlah dusun dan desa. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tersebut merupakan bentuk kreativitas masyarakat yang patut dikembangkan sebagai bagian dari inovasi pelayanan dan pengawasan di tingkat lokal.
“Dan saya juga apresiatif betul terkait dengan CCTV di beberapa dusun. Ini saya kira juga inovasi, ya,” ujar Bunda Indah.
Keberadaan CCTV dinilai dapat membantu pemerintah desa dan warga memantau kondisi lingkungan secara lebih efektif. Selain mendukung keamanan dan ketertiban, sistem pengawasan tersebut membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam menjaga wilayah tempat tinggalnya.
Namun, penerapan teknologi pengawasan juga membutuhkan aturan pengelolaan yang jelas. Penggunaan perangkat, pembatasan kewenangan akses rekaman, hingga perlindungan privasi warga perlu menjadi perhatian agar pemanfaatannya tetap bertanggung jawab dan tidak mengabaikan hak masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang, inovasi berbasis teknologi merupakan salah satu langkah memperkuat keterbukaan informasi publik. Transparansi tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan informasi pemerintahan, tetapi juga harus disertai pemanfaatan teknologi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui Monev Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mengevaluasi pelaksanaan prinsip keterbukaan sekaligus mendorong pemerintah daerah melahirkan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Apresiasi terhadap CCTV di tingkat dusun memperlihatkan bahwa inovasi digital dapat tumbuh dari inisiatif masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap pendekatan tersebut turut membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
