Mojokerto, Jatim Mandiri
Bea Cukai Sidoarjo bersama Pemerintah Kota Mojokerto memusnahkan 8.651.080 batang rokok ilegal hasil penindakan periode Juli 2026 di Mojokerto, Kamis (12/11/2026). Barang bukti tersebut bernilai Rp12.846.853.800 dan berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8.370.914.774.
Pemusnahan diawali secara simbolis di Kantor Wali Kota Mojokerto. Selanjutnya, seluruh barang bukti dimusnahkan di PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA), Mojokerto.
Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.
Salah satu manfaat penerimaan cukai hasil tembakau disalurkan kembali kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dana tersebut diarahkan untuk tiga bidang utama, yakni peningkatan kualitas layanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
Di Kota Mojokerto, DBHCHT antara lain dimanfaatkan untuk membantu pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).
Pada 2025, Pemkot Mojokerto juga mengalokasikan DBHCHT untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 12.152 pekerja rentan.
Pemanfaatan DBHCHT turut mendukung pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha. Sekitar Rp4,5 miliar dialokasikan pada 2025 untuk membiayai pelatihan bagi 400 peserta.
Peserta berasal dari kalangan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja sektor lainnya, hingga pencari kerja. Mereka mengikuti 25 jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha.
Hasil evaluasi Pemkot Mojokerto pada 2026 mencatat 300 peserta telah memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha mandiri. Rinciannya, 198 orang terserap di dunia kerja dan 102 lainnya menjalankan usaha sendiri.
Selain pelatihan, DBHCHT pada 2025 juga mendukung pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk barang senilai sekitar Rp1,8 miliar kepada 92 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Kelompok penerima bantuan tersebut bergerak di berbagai sektor, antara lain kuliner, laundry, konveksi, jasa, tata rias, dan pertokoan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim I, Rusman Hadi, menegaskan pentingnya menjaga penerimaan cukai karena memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Cukai bukan sekadar pungutan atas barang kena cukai. Penerimaannya memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat melalui layanan kesehatan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi. Karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan cukai serta pemberantasan rokok ilegal merupakan tanggung jawab bersama agar manfaat DBHCHT dapat terus dirasakan masyarakat,” ujar Rusman Hadi.
Rokok ilegal tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Peredarannya turut menciptakan persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya.
Untuk menekan peredaran tersebut, Bea Cukai mengajak masyarakat mengenali ciri-ciri rokok ilegal. Di antaranya rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, serta pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Masyarakat juga diimbau tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal. Apabila menemukan indikasi peredaran barang kena cukai ilegal, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada kantor Bea Cukai atau aparat penegak hukum terkait.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci menjaga penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.
Melalui pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai berkomitmen menjaga penerimaan negara agar manfaat DBHCHT terus mendukung pembangunan daerah, peningkatan layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
