Intisari Berita:
- Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mengingatkan Pemkot Surabaya untuk memahami siklus tahunan lonjakan harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
- Baktiono mengkritisi mekanisme pasar murah terbuka yang dinilai rawan diborong tengkulak serta spekulan bermodal besar jika tanpa verifikasi data warga miskin.
- DPRD mendorong skema distribusi pangan murah langsung berbasis RW atau kelurahan dengan sistem paket dan undangan resmi bagi keluarga tidak mampu.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah Serentak mendapat sorotan kritis dari legislatif. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono, mengingatkan Pemkot agar memperketat tata kelola distribusi dan tidak sekadar menjalankan agenda seremonial tanpa mitigasi celah spekulasi di lapangan.
Kritik tersebut menanggapi pelaksanaan GPM dan Pasar Murah Serentak di 31 kecamatan yang digelar Pemkot Surabaya—termasuk di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri—sebagai upaya meredam lonjakan harga pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pahami Siklus Tahunan: Nataru Masuk 3 Besar Puncak Kebutuhan Sembako
Baktiono menegaskan bahwa kenaikan permintaan sembako menjelang pergantian tahun bukanlah fenomena baru, melainkan siklus tahunan yang polanya berulang dan semestinya sudah diantisipasi secara matang.
“Untuk Natal dan Tahun Baru itu siklus tahunan. Jadi setiap tahun, siklus kebutuhan masyarakat terutama sembako yang paling tinggi itu adalah bulan suci Ramadan menjelang Idulfitri. Yang kedua Iduladha, yang ketiga menjelang Natal dan Tahun Baru. Kelima itu Mauludan kalau orang dulu, tapi sekarang skalanya sudah biasa,” ujar Baktiono di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Menurut politisi senior PDI Perjuangan ini, kalangan korporasi besar hingga pedagang pasar sudah hafal membaca siklus tersebut dengan menumpuk stok barang dagangan. Oleh sebab itu, intervensi pemerintah daerah tidak boleh kalah taktis dan harus menguasai anatomi rantai pasok agar stabilitas harga benar-benar tercipta tanpa memicu permainan spekulan.
Waspada Celah Spekulan: Operasi Terbuka Rawan Diserbu Pemborong
Poin krusial yang disorot Baktiono adalah risiko kebocoran komoditas bersubsidi. Jika pasar murah dibuka bebas begitu saja di ruang publik, barang murah berpotensi besar beralih ke tangan tengkulak atau distributor bermodal kuat ketimbang dinikmati langsung oleh warga yang membutuhkan.
“Bagaimana supaya tidak ada spekulan, supaya tidak ada pemborong. Pemborong itu kalau barang murah bisa diborong oleh distributor, tengkulak, atau mereka yang punya modal. Kalau operasi pasarnya langsung truk datang di pasar, pasti yang datang tengkulak dan pedagang. Warga banyak yang tidak tahu,” tegasnya.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut, menekankan bahwa intervensi harga murah di bawah pasar hanya akan efektif jika sistem penyalurannya tertutup bagi perantara dan menyasar langsung target sasaran yang tepat.
Dorong Skema Paket Sembako Berbasis Undangan Data RW dan Kelurahan
Sebagai solusi konkret, Baktiono menyarankan Pemkot Surabaya mengubah pola distribusi dengan turun langsung ke tingkat Rukun Warga (RW) atau minimal di kantor kelurahan dengan verifikasi data warga prasejahtera yang ketat.
Mekanisme Penyaluran yang Diusulkan
- Verifikasi Berbasis Data Riil: Menyalurkan bahan pangan berpatokan pada data resmi keluarga tidak mampu di tiap kelurahan atau RW.
- Sistem Undangan Resmi: Warga terdaftar diberikan undangan langsung untuk menebus sembako, memastikan hak belanja tidak diserobot spekulan.
- Model Pembelian Berbentuk Paket: Komoditas disiapkan dalam bentuk paket terjatah—seperti beras 5 kg, minyak goreng 2 kg, serta gula 2 kg—dengan patokan harga kulakan pabrik yang sangat terjangkau.
“Masuk setiap RW atau minimal kelurahan, tapi dengan data warga yang sudah ada kalau mereka tidak mampu. Data di situ baru ditawarkan ke warga untuk pembelian paket sembako. Tinggal tebus saja dengan harga subsidi atau kulakan,” jelas Baktiono.
Peran Pemkot: Pengorganisir Pasokan Pabrik, Bukan Sekadar Kulakan
Menanggapi rasio jangkauan wilayah yang saat ini menyasar titik-titik kelurahan bergilir, Baktiono menilai Pemkot harus bersikap lebih progresif dengan merangkul produsen dan distributor besar secara langsung.
Menurutnya, instansi teknis seperti Dinas Koperasi, Bagian Perekonomian, hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) perlu berkolaborasi menghimpun produsen agar bersedia melepas komoditas dengan harga pabrik atau kulakan bagi masyarakat miskin.
“Pemkot itu posisinya mengorganisir, bukan Pemkot yang kulakan lalu dibagikan. Mengajak pabrik dan distributor masuk dengan harga kulakan yang sangat terjangkau. Kita punya dinas koperasi, bagian perekonomian, bagian kesra; mereka bersama-sama merangkum kebutuhan warga di setiap kelurahan agar warga terlindungi dari lonjakan harga,” pungkasnya.
