Jakarta, Jatimmandiri.id – Jutaan pekerja sektor formal berpeluang menikmati tambahan penghasilan pada 2027 melalui kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Pemerintah berencana memperluas cakupan fasilitas tersebut sehingga tidak lagi terbatas pada sektor padat karya dan pariwisata, melainkan menjangkau pekerja di seluruh sektor dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, perluasan kebijakan tersebut diperkirakan menyasar sekitar 13 juta pekerja. Jumlah itu menjadi gambaran besarnya kelompok masyarakat yang berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan perpajakan pemerintah tahun depan.
“Itu (pekerja) dengan gaji di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang,” kata Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).
Melalui skema PPh 21 DTP, kewajiban pembayaran pajak penghasilan pekerja akan ditanggung pemerintah. Dengan demikian, pekerja yang memenuhi kriteria tidak perlu menanggung sendiri beban PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dari penghasilannya.
Airlangga menjelaskan, kebijakan ini memiliki sasaran berbeda dengan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Jika insentif pajak diperuntukkan bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta, BSU menyasar kelompok pekerja berpenghasilan di bawah Rp3 juta.
Untuk penyaluran BSU, pemerintah masih menyelesaikan tahapan administrasi. Airlangga menyebut Kementerian Keuangan tengah memproses penyalurannya, sementara pendataan calon penerima masih berlangsung di Kementerian Ketenagakerjaan.
Cakupan Insentif Pajak Menjangkau Semua Sektor
Rencana perluasan fasilitas PPh Pasal 21 DTP sebenarnya telah disampaikan pemerintah sebelumnya. Saat itu, Airlangga memperkirakan kebijakan tersebut akan menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja bergaji di bawah Rp10 juta per bulan pada 2027.
Perbedaan perkiraan jumlah penerima tersebut muncul dalam penyampaian terbaru pemerintah yang menyebut potensi sasaran mencapai 13 juta orang.
Perubahan paling signifikan terletak pada cakupan sektor penerima. Jika sebelumnya fasilitas pengurangan PPh Pasal 21 difokuskan pada industri padat karya dan pariwisata, mulai tahun depan pemerintah berencana memberlakukannya secara lebih luas.
“Kalau sekarang diberikan kepada sektor padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor,” ujar Airlangga dalam konferensi pers setelah forum rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
Perluasan insentif ini menjadi salah satu langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk mempertahankan pendapatan di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berkembang.
