Intisari Berita:
- Sebanyak 23 kontainer kayu merbau asal Nabire dan dugaan pengiriman ilegal pasir konsentrat emas berhasil diamankan aparat gabungan di Mako Koarmada V Surabaya.
- Kementerian Kehutanan bersama TNI Angkatan Laut menemukan indikasi manipulasi dokumen palsu pada sedikitnya tujuh kontainer kayu sitaan.
- Mewakili Gubernur Jatim, Kadishut Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Jumadi, M.MT. menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam penegakan hukum SDA dan perlindungan iklim usaha berkeadilan.
Surabaya, Jatim Mandiri — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen penuh terhadap pemberantasan tindak kejahatan di sektor sumber daya alam (SDA). Sikap tegas ini ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT., yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur dalam Konferensi Pers Penegakan Hukum Sumber Daya Alam yang dihelat di Markas Komando (Mako) Koarmada V, Surabaya, pada Rabu (4/11/2026).
Konferensi pers tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas keberhasilan aparat gabungan dalam menggagalkan penyelundupan 23 kontainer kayu merbau asal Nabire, Papua Tengah. Selain penyitaan komoditas kehutanan bernilai tinggi tersebut, satuan penegak hukum turut mengungkap indikasi pengiriman ilegal pasir konsentrat emas yang melanggar regulasi perundang-undangan.
Manipulasi Modus Operandi: 7 Kontainer Terindikasi Gunakan Dokumen Palsu
Dari hasil investigasi pendahuluan yang diungkapkan dalam forum tersebut, Kementerian Kehutanan bersama TNI Angkatan Laut mengonfirmasi adanya indikasi pemalsuan dokumen administratif. Sedikitnya tujuh dari total 23 kontainer kayu merbau yang disita terbukti memakai kelengkapan dokumen pengangkutan palsu guna mengelabui sistem pengawasan di pelabuhan.
Saat ini, tim penyelidik gabungan masih terus melanjutkan proses uji forensik dan verifikasi berkas secara mendalam terhadap sisa kontainer lainnya. Pemeriksaan menyeluruh ini bertujuan memvalidasi legalitas rantai pasok, kepatuhan pembayaran kewajiban negara, serta melacak asal-usul riil pembalakan kayu dari hutan Papua.
Lindungi Ekologi Sekaligus Ciptakan Iklim Usaha yang Berkeadilan
Kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengungkapan kasus di pangkalan militer laut ini menggarisbawahi urgensi penguatan koordinasi lintas instansi. Sinergi antara pemerintah daerah, kementerian teknis, dan jajaran TNI AL dipandang sebagai benteng pertahanan krusial dalam memutus rantai penyelundupan hasil alam ke wilayah transit Jawa Timur.
Penindakan hukum tanpa kompromi tersebut tidak sebatas memulihkan potensi kebocoran penerimaan negara, melainkan juga instrumen vital dalam menjamin persaingan usaha yang sehat. Tata kelola yang bersih diharapkan dapat melindungi para pelaku industri kayu dan pertambangan yang taat regulasi dari gempuran persaingan kotor komoditas gelap.
Kadishut Jatim: Menjaga Warisan Masa Depan Generasi Mendatang
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT., menekankan bahwa kelestarian ekosistem rimba bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut tanggung jawab moral lintas generasi.
“Menjaga kelestarian sumber daya alam bukan hanya tentang melindungi kekayaan alam hari ini, tetapi juga memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Sinergi dan komitmen bersama menjadi kunci dalam mewujudkannya,” tegas Jumadi di hadapan awak media.
Melalui pengawasan peredaran hasil hutan yang diperketat di gerbang-gerbang logistik pelabuhan, Pemprov Jatim optimistis praktik eksploitasi alam tanpa izin dapat ditekan secara sistematis, seraya memastikan roda ekonomi kehutanan berjalan berlandaskan prinsip tata kelola hijau dan berkelanjutan.
