Lumajang, Jatimmandiri.id – Persoalan stunting tidak hanya berawal dari kekurangan asupan gizi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi keluarga dan kualitas pengasuhan anak. Minimnya keterlibatan orang tua, ketidaksiapan membangun rumah tangga, hingga pernikahan usia dini menjadi sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan untuk mencegah munculnya masalah tumbuh kembang generasi berikutnya.
Pentingnya membangun keluarga yang sehat dan terencana menjadi pembahasan dalam sosialisasi dan edukasi keluarga berencana hasil kolaborasi DPR RI dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Hotel Aby, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Rabu (4/11).
Kegiatan yang diikuti 169 peserta tersebut menghadirkan Koordinator Agung Malik Ibrahim, M.I.P., S.I.P., serta Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Ghana Renaldi Pasca Surya, S.H., M.Ak.
Agung Malik Ibrahim mengatakan, edukasi keluarga berencana tidak cukup hanya menyampaikan program pemerintah. Forum tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah fenomena fatherless, yakni minimnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak, serta motherless atau kurangnya peran ibu dalam pengasuhan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kehadiran dan keterlibatan orang tua berpengaruh terhadap pembentukan keluarga yang harmonis.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan memiliki perencanaan yang baik,” demikian substansi penjelasan Agung.
Ia menjelaskan, perencanaan keluarga juga berkaitan dengan pengendalian angka kelahiran agar sesuai kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta kecukupan gizi anak.
Agung turut menyoroti persoalan stunting di Lumajang yang membutuhkan penanganan bersama. Menurutnya, masalah tersebut berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat perlu diperkuat.
Pendekatan bottom-up atau dari bawah juga dinilai penting agar program pencegahan sesuai kebutuhan masyarakat. Dukungan pemenuhan gizi, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas konsumsi anak.
Sementara itu, Ghana Renaldi Pasca Surya menekankan bahwa keluarga berisiko stunting membutuhkan pendampingan lintas sektor, terutama dalam memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi sejak periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Menurutnya, angka stunting di Lumajang dapat mengalami perubahan mengikuti kondisi dan perkembangan tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, pemantauan dan intervensi secara berkelanjutan diperlukan agar pencegahan berjalan efektif.
Selain gizi dan pola pengasuhan, pernikahan dini turut menjadi perhatian. Kesiapan mental, kemampuan ekonomi, dan kesehatan reproduksi harus dipertimbangkan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pernikahan tanpa persiapan yang memadai berpotensi memunculkan persoalan dalam pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan anak.
Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan DPR RI H. Charles Meikyansah, S.Sos., M.I.Kom., Ghana Renaldi Pasca Surya dari BKKBN Jawa Timur, Indah Kusumawati sebagai perwakilan Kabupaten Lumajang, serta anggota DPRD Kabupaten Lumajang Nur Hidayah.
Berbagai masukan peserta diharapkan tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan BKKBN.
Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mempercepat pencegahan stunting di Kabupaten Lumajang.
